Inionline.id – Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan memastikan bahwa sampai saat ini MPR belum memutuskan apapun terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945. Dia menepis pertanyaan berbagai pihak perihal wacana yang masih hangat bergulir tentang munculnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amandemen.
“Kabar terbaru yang bisa saya sampaikan sesuai hasil Rapat Pimpinan MPR terakhir adalah, MPR masih akan terus melakukan kajian secara mendalam karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan,” ujar Syarief dalam diskusi ‘Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Dalam Mencapai Cita-Cita Bangsa’ di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/9).
Lebih jauh, Syarief menekankan, bahwa ketelitian dalam melakukan kajian perlu diperhatikan. Sebab, MPR sangat memahami bahwa wacana ini jika terwujud, akan sangat besar manfaatnya untuk bangsa.
“Jadi intinya, karena PPHN ini untuk rakyat, maka dibutuhkan konsentrasi dalam menyikapi dan mengelolanya,” kata politisi Demokrat itu.
Syarief tidak menginginkan wacana ini membuat pro kontra rakyat Indonesia menjadi semakin tajam. Sehingga membuat terbelah yang pada ujungnya mengancam persatuan bangsa.
“Wacana ini juga jangan sampai menghabiskan energi bangsa yang semestinya digunakan untuk memikirkan penyelesaian pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum kunjung usai,” imbuhnya.
Untuk itu, Syarief mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah-langkah MPR ini. “Kami di MPR akan berusaha semaksimal mungkin agar apapun hasil kajian dan keputusannya berdampak baik untuk semua,” tegasnya.
