Bogor, Inionline.id – Secara resmi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah mengumumkan bahwa kawasan Puncak-Kabupaten Bogor dan Dipatiukur-Kota Bandung masuk kedalam wilayah fokus pengawasan oleh jajaran aparat TNI, Polri, dan Satpol PP.
“Jadi memang terindikasi ada euforia, terpantau dua kawasan puncak dan Dipatiukur,” katanya saat jumpa pers virtual, Jumat (3/9/2021).
Untuk Puncak Bogor, Polda Jabar mulai hari ini sudah memberlakukan penerapan ganjil genap selama tiga hari kedepan. Ganjil genap juga diberlakukan di Kota Bandung tepatnya di semua pintu masuk tol kepada kendaraan di luar plat D.
“Antisipasi kita akan lakukan ganjil, genap oleh Polda Jabar mulai hari ini sampai minggu, kemudian di Bandung Raya untuk tamu-tamu yang platnya bukan letter D itu dilakukan juga ganjil genap,” tutur Kang Emil.
Petugas juga akan melakukan razia restoran maupun kafe di kawasan Dipatiukur. Dari laporan yang Kang Emil terima, banyak restoran yang tidak memenuhi pembatasan kapasitas pengunjung dan terjadi full kapasitas.
“Akan dilakukan razia-razia untuk restoran-restoran dan cafe yang tidak memenuhi pembatasan kapasitas sehingga menimbulkan full capacity,” ujarnya.
Menanggapi kebijakan tersebut, anggota DPRD Jawa Barat Mochamad Ichsan Maoluddin masih meragukan efektifitas sistem ganjil-genap yang diterapkan di Puncak-Kabupaten Bogor khususnya masyarakat yang nekat ke Puncak via kendaraan umum atau plat kuning.
“Karena ini sesungguhnya yang bisa ditekan itu para pengguna kendaraan pribadi, tapi untuk kendaraan angkutan plat kuning itu bebas, tidak melihat ganjil genap, mungkin sebagian orang yang memang sangat perlu dia akan berganti dari mobil pribadi ke mobil angkutan,” tutur M Ichsan.
Namun lain halnya dengan mobil pribadi, M Ichsan meyakini sistem ini bisa menekan karena orang juga jika menempuh jarak jauh dinilai segan memakai kendaraan plat kuning.
“Artinya melihat urgensinya, disitu terdapat Rumah Sakit dan akses-askes untuk pelayanan umum di puncak itu, mungkin orang akan menempuhnya dengan kendaraan umum jika memang urgent, tetapi jika memang kendaraan pribadi harus menunggu pada saat ganjil atau genap, karena memang asusmsinya bahwa yang melintas kepuncak ini adalah memang orang-orang dan mobil-mobil yang notabene bukan penduduk didaerah sana lebih dari luar, jadi titik temunya disitu,” papar Ichsan.
Dirinya pun menambahkan, Jika upayanya Pemprov dalam hal ini memperlakukan Test case harus dicoba, sehingga sistem ganjil-genap diputuskan menjadi permanen dalam kurun waktu tertentu.
“Mungkin bisa dijalankan, tetapi untuk menjadi permanen itu yang sebetulnya kajiannya tidak melulu seperti itu,” tutup M Ichsan.
