by

5 Kabupaten di Jawa Barat yang Disorot Pusat soal Kemiskinan Ekstrem

Inionline.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan target pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang berada di Jawa Barat. Seperti diketahui, ada lima kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi di Jabar yakni Kabupaten Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan dan Bandung.

“Khusus di Jawa Barat ada lima kabupaten yang jadi target untuk dikeroyok ramai-ramai yaitu Karawang, Indramayu, Cianur, Kuningan dan Kabupaten Bandung. Yang kalau di total ada 480 ribu masyarakat yang masuk kelompok miskin ekstrem,” ujar Tito di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/9/2021).

Sebagai informasi, dari lima kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.

Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Cianjur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 90.480 jiwa; Kabupaten Bandung dengan tingkat kemiskinan ekstrem 2,46 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 93.480 jiwa; Kabupaten Kuningan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,36 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 69.090 jiwa.

Kemudian Kabupaten Indramayu dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,15 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.690 jiwa; serta Kabupaten Karawang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4,51 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.780 jiwa.

“Khusus di Jabar ada lima kokab yang jadi target untuk dikeroyok rame-rame. Yaitu, Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan dan Kabupaten Bandung. Yang kalau ditotal ada 480 ribu masyarakat yang masuk kelompok miskin ekstrem. Ini akan kita kolaborasi prinsipnya sinergi kolaborasi intervensi,” ujar Tito.

“Prinsip intervensi ini adalah program yang ada di pemerintah daerah disinergikan, kan ada OPD. Kemudian dikolaborasikan mengajak swasta yang kemudian intervensi dari provinsi dan pusat. Atas koordinasi Pak Wapres semua bergerak ada Mensos, Menko UMKM. Sekarang kita harus masuk data by name by address baik secara top down atau pendataan langsung di lapangan. Sehingga jelas dan dikolaborasikan dengan program daerah baik bantuan jaring pengaman sosial maupun penguatan,” ujarnya melanjutkan.