Bandung, Inionline.id – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menerima saran dan masukan dari Ombudsman RI terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 baik tingkat SMA/SMK/SLB yang di bawah kewenangan provinsi maupun SD/SMP di bawah kabupaten/kota.
Menurut Wagub, Pemda Provinsi Jabar segera menindaklanjuti dan mengevaluasi masukan Ombudsman yang berumber dari pengaduan masyarakat.
“Tadi Kepala Ombusman menyampaikan tentang sekian ratus masukan dan sudah ditindaklanjuti. Insyaallah kami catat dan evaluasi untuk segera ditindaklanjuti. Kami akan rapatkan dan kami akan lakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik,” ujar Uu Ruzhanul Ulum saat pertemuan virtual dari Rumah Singgah Wakil Gubernur, Kamis (2/9/2021).
Dalam situasi pandemi tidak mudah menyelenggarakan penerimaan siswa baru karena banyak pembatasan aktivitas dan pertemuan langsung, sehingga komunikasinya terutama dengan orang tua siswa lebih menantang.
Uu mengatakan, hasil dari evaluasi diharapkan menghasilkan poin- poin perbaikan dan mengurangi masalah pada PPDB tahun ajaran selanjutnya. “Raraosan mah PPDB tahun ayeuna mah langkung hebat, langkung sempurna dibandingkan PPDB tahun sebelumnya,” ujarnya.
Menanggapi kabar tersebut, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mengatakan bahwa terdapat 2 catatan penting Komisi V DPRD Jabar kepada penyelenggaraan PPDB 2021.
“Yang pertama adalah masalah perpindahan dari tahap pertama ke tahap kedua, dari afirmasi ke zonasi, yang tidak terakomodir di afirmasi masuk ke zonasi ini disistemnya masih lambat untuk memindahkan atau merubah, terdapat sistem yang kemarin sempat beberapa masukan dari warga dan orang tua murid ketika dia mendaftar pindah dari afirmasi ke zonasi itu masih mengalami kendala didalam sistem itu yang ditemukan,” papar Iwan Suryawan.
Kemudian masalah kedua yang menjadi catatan Komisi V DPRD Kabar terkait dengan kalibrasi nilai.
“Hal ini juga mungkin perlu diformulasikan kedepan, ternyata ada kalibrasi nilai sekolah antar SMP yang ternyata bisa dibedakan, ini mungkin salah satunya yang tidak terkomunikasikan dengan baik dilapangan terkait dengan kalibrasi ini, terutama didalam nilai yang memakai prestasi,” ungkap Iwan, Jum’at (03/09/2021).
Faktanya, masalah kalibrasi nilai ini adalah jika disuatu sekolah nilainya bagus-bagus semua disisi lain mengapa hal itu bagus sementara yang kita sepertinya lebih bagus tapi kalah, yang seperti itu ada kalibrasi didalamnya, ini memang perlu disepakati ulang atau diformulasi ulang hingga bisa diterima oleh semua pihak.
Masalah kalibrasi nilai inipun kebanyakan hanya diketahui oleh pihak guru dan sekolah saja sedangkan bagi orang tua siswa hal yang terjadi adalah belum terkomunikasikan dengan baik dan jelas untuk kalibrasi nilai tersebut se-Jawa Barat.
Terkait ratusan masukan dari Ombudsman RI untuk PPDB Jawa Barat 2021, Iwan pun menambahkan bahwa berapapun masukannya harus dijadikan bahan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan bersama DPRD dan Pemprov Jabar untuk menginventarisasi masalah-masalah yang timbul didalam pelaksanaan PPDB kemarin hingga kita bisa bersepakat untuk membuat formulasi baru atau formulasi untuk perbaikan terkait dengan pelaksanaan PPDB yang akan datang.
“Menurut saya semakin banyak masukan semakin bagus, tetapi kita harus inventarisasi terlebih dahulu mana yang memang secara kebijakan itu akan bisa meningkatkan kebijakan yang akan datang atau mungkin sebetulnya sudah dilaksanakan tetapi kurangnya informasi dan sebagainya,” pungkasnya.
