Inionline.id – Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) mengatakan sedang membuat kartu khusus untuk program bantuan sosial (bansos) anak yatim piatu akibat Covid-19. Kartu anak yatim piatu ini sekaligus akan menjadi kartu ATM untuk pencairan bansos.
Risma menjelaskan kartu anak yatim piatu untuk pencairan bansos tersebut masih berupa konsep. Ia mengatakan masih akan mengkaji cara penyaluran bansos pada anak yatim piatu.
“Nanti pemberiannya semacam kartu untuk anak yatim. Tapi ini masih konsep, masih kita diskusikan,” kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR yang disiarkan virtual, Kamis (26/8).
Dalam raker tersebut, Risma menjelaskan kartu anak yatim piatu harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak. Bantuan sosial tersebut tak bisa diberikan untuk orang lain meski masih satu keluarga dengan anak.
Risma juga menegaskan meski salah satu orang tua anak penerima bansos masih ada, bantuan itu tak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Kita juga mikir kalau misalkan kemarin disampaikan kalau nikah lagi bapaknya? Tapi, kan yang kita kasih anaknya, jadi hanya bisa digunakan untuk kebutuhan anak,” ujar Risma.
Sebelumnya, Kemensos akan memberikan bantuan sosial untuk anak yatim, piatu, yatim piatu, akibat Covid-19 maupun bukan diakibatkan Covid-19. Total penerima bansos anak yatim piatu di bawah usia 18 tahun yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 4.230.622.
Setiap anak akan diberikan bantuan tunai sebesar Rp200 ribu untuk anak yang sekolah dan Rp300 ribu untuk anak yang belum sekolah. Bantuan akan disalurkan setiap bulan hingga Desember 2021.
Sementara untuk tahun 2022, Kemensos masih mengusulkan anggaran ke Kementerian Keuangan. Besaran anggaran yang diusulkan Rp11 triliun. Namun Kemensos sendiri belum memutuskan bagaimana mekanisme pemberian bansos pada anak yatim piatu tersebut.
Pertanyaan dari Anggota DPR soal Bansos Yatim Piatu
Dalam raker tersebut, sejumlah anggota Komisi VIII DPR pun melayangkan berbagai pertanyaan hingga kritik terhadap Risma perihal rencana bansos yatim piatu yang pada 2022 nanti diusulkan anggaran Rp11 triliun.
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi partai NasDem Sri Wulan mengkritik data bansos anak yatim piatu akibat Covid-19 yang dimiliki Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Wulan mengatakan ada data yang tak pas dari paparan Mensos Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR. Dalam data tersebut disebutkan ada 4.000 anak belum sekolah yang akan mendapat bansos yatim piatu. Jumlah tersebut dianggap kecil dari total 4 juta penerima bansos anak yatim piatu.
“Pertanyaan yang muncul sebenarnya ini datanya dari mana? Paling enggak bu menteri untuk memunculkan di sini [DPR] sudah dengan perhitungan segala macam,” kata Wulan dalam YouTube Komisi VIII DPR, Kamis (26/8).
Ketua Komisi VIII DPR fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzili juga menanyakan perihal data 4.000 anak yatim piatu belum sekolah dari total sasaran bansos 4 juta penerima.
“Asumsinya yang belum sekolah hanya 4.000, bu Mensos apa sudah pasti dengan itu? mungkin itu saja yang minta diperbaiki,” kata Ace.
DPR juga menyinggung besaran usulan anggaran untuk bansos anak yatim, piatu, dan yatim piatu untuk tahun 2022 sebesar Rp9,7 triliun. Angka tersebut dinilai tidak padan dengan besaran bantuan yang akan diberikan serta jumlah penerima.
Target sasaran bansos anak yatim piatu yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 4.043.622 anak. Setiap anak akan mendapat besaran bansos Rp200 ribu-Rp300 ribu.
Kemensos akan memberikan Rp200 ribu untuk anak yang sudah sekolah, dan Rp300 ribu untuk anak yang belum sekolah.
Jika satu anak mendapat bansos sebesar Rp300 ribu maka setidaknya diperlukan Rp1,2 triliun per bulan. Sementara usulan anggaran Risma hanya Rp9,7 triliun untuk satu tahun.
“Jadi ini kalau misalnya datanya masih asumsi tolong jangan dipilih seperti ini,” kata Wulan.
