Inionline.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk terus berbenah diri pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 DPR yang jatuh pada hari ini. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini memastikan, pihaknya tak akan berhenti melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan kerja-kerja legislasi, pengawasan dan anggaran, sebagaimana diamanatkan konstitusi.
“Tidak ada yang hal utama bagi DPR selain aspirasi rakyat. Di ulang tahun ke-76 ini, DPR akan terus berbenah diri dan terus belajar untuk mendengar, memahami, dan menyalurkan aspirasi rakyat,” kata Puan di Jakarta, Minggu (29/8/2021).
Ia menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dari DPR dalam fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Oleh karena itu, kata dia, segala masukan dan kritik dari masyarakat akan menjadi pelecut DPR untuk bekerja lebih baik.
“DPR dipilih langsung oleh rakyat, maka masukan dan kritik dari rakyat adalah ‘vitamin’ buat kami untuk terus belajar menjadi penyambung lidah rakyat yang lebih baik lagi,” tegas cucu Bung Karno ini.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan seluruh wakil rakyat agar mendedikasikan diri untuk kepentingan masyarakat, terlebih dalam masa pandemi COVID-19. Ia menegaskan, dibutuhkan kerja-kerja tak kenal lelah oleh anggota DPR agar beban rakyat diringankan di masa-masa sulit sekarang ini.
“Kami akan mengawasi setiap kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 agar semata-mata bertujuan untuk penyelamatan rakyat dari bencana kesehatan ini, bukan yang lain,” jelas Puan.
Adapun ia mengajak seluruh anggota DPR menjadikan HUT ke-76 DPR sebagai momentum untuk bergotong royong dan berbagi di tengah pandemi.
“Peringati HUT ke-76 DPR ini dengan bergotong-royong bersama rakyat yang sedang sulit. Buka dapur-dapur umum, bagikan sembako, obat-obatan, vitamin, dan semua yang bisa meringankan beban rakyat di saat pandemi ini,” kata Puan yang sudah menjalankan program dapur umum dan pembagian sembako di sejumlah daerah.
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai kinerja DPR saat ini dalam mengawasi pemerintah, khususnya terkait penanganan pandemi COVID-19, merupakan hal positif untuk memperbaiki citra lembaga tersebut di mata publik.
Menurut Adi, DPR yang berulang tahun ke-76 dianggap terus berbenah diri untuk menyerap seluruh aspirasi masyarakat.
“Ini langkah baik DPR di bawah pimpinan Ketua DPR Puan Maharani dan 4 wakil ketua lainnya, yang terus belajar untuk mendengar suara rakyat yang sedang sulit di kala pandemi COVID-19,” kata Adi.
Menurutnya, DPR yang mayoritas dikuasai koalisi partai pendukung pemerintah, justru telah membuktikan bahwa kerja pengawasannya tidak berkurang, terlebih dalam mengawasi penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah.
“Kalau di awal ada kekhawatiran publik DPR hanya akan jadi tukang stempel pemerintah, sekarang kekhawatiran itu bisa terhapus dengan kerja-kerja pengawasan DPR yang sangat menonjol di saat pandemi,” kata Adi.
“Tanpa pengawasan yang ketat dari DPR, penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah bisa melenceng dari yang seharusnya,” imbuh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.
Adi secara khusus memuji peran Puan, yang meski merupakan pimpinan parpol terbesar pendukung pemerintah di DPR, tetap kritis terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.
“Sikap kritis Puan soal testing, vaksinasi, PPKM, dan sebagainya menujukkan fungsi checks and balances DPR terhadap pemerintah berjalan dengan baik,” kata dia.
Mengenai fungsi anggaran, kata Adi, DPR dan pemerintah telah menyusun APBN yang responsif bagi penanganan pandemi COVID-19, mulai dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020, UU APBN 2021, dan hingga kini mengawal pembahasan RAPBN 2022.
“Tanpa anggaran negara yang adaptif terhadap ketidakpastian akibat COVID-19, kebijakan pemerintah menangani pandemi bisa tidak seresponsif sekarang ini,” kata Adi.
Sementara itu, dalam hal legislasi, Adi memahami rapat-rapat DPR dalam penyusunan undang-undang terhambat oleh COVID-19 yang menyerang sejumlah anggota, bahkan ada beberapa yang meninggal dunia. Namun, kata Adi, seiring dengan melandainya kasus COVID-19, DPR harus meningkatkan kerja legislasi sebagai bagian dari proses menyerap aspirasi rakyat.
“Jadi menyerap aspirasi rakyat harus simultan, baik di pengawasan, budgeting maupun legislasi,” ujarnya.
Sebagai informasi, kiprah parlemen di Indonesia sudah dimulai sejak masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, fungsi legislatif di Indonesia dijalankan oleh Dewan Rakyat bernama Volksraad. Beberapa tokoh nasionalis moderat bahkan menggunakan jalur parlemen lewat Dewan Rakyat ini untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Kemudian di era penjajahan Jepang, fungsi DPR diberikan kepada lembaga bernama Tjuo Sangi-in yang awalnya dibentuk untuk mengawasi kerja pemerintah. Namun, lembaga ini tak berjalan optimal dan hanya mengutamakan kepentingan panglima tertinggi di masa pendudukan Jepang, yakni Saiko Shikikan terkait usaha memenangkan perang Asia Timur Raya. Pada akhirnya, Tjuo Sangi-in dianggap bukan badan perwakilan apalagi parlemen yang mewakili bangsa Indonesia.
Hingga akhirnya Indonesia merdeka, pemerintahan yang berada di bawah pimpinan Presiden Sukarno membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan. KNIP merupakan cikal bakal DPR yang berdiri pada 29 Agustus 1945. Adapun tanggal peresmian KNIP kemudian dijadikan sebagai tanggal dan hari kelahiran DPR.
Pada awal pembentukannya, KNIP beranggotakan sebanyak 137 orang dengan dipimpin oleh Kasman Singodimedjo sebagai ketua. Duduk sebagai wakil ketua KNIP saat itu adalah Sutardjo Kartohadikusumo, J Latuharhary, dan Adam Malik.
Saat ini, DPR RI periode 2019-2024 memiliki 5 pimpinan, yakni Ketua DPR Puan Maharani, serta empat Wakil Ketua yakni Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.
