Inionline.id – Selain membantu penyediaan rumah layak huni, program Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebab, program yang populer disebut Bedah Rumah ini memberlakukan skema padat karya.
PUPR menyalurkan BSPS sebesar Rp 20 juta untuk warga yang berhak. Biaya tersebut dibagi Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan sedangkan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
Direktur Perumahan Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR KM Arsyad menyampaikan dalam pelaksanaan Bedah Rumah, warga sekitar dapat bekerja sebagai tukang maupun pembantu tukang.
“Dengan adanya bantuan pemerintah khususnya BSPS ini fakta di lapangan ini menambah lapangan kerja. Masyarakat yang punya keahlian dalam pembangunan rumah bisa menjadi tukang, (sedangkan) yang unskillable bisa menjadi pembantu sehingga pelaksanaannya mereka semua terlibat,” jelas Arsyad dalam Webinar Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2020 bertajuk ‘Geliat Pemenuhan Rumah MBR Dalam Pemulihan Ekonomi’, Jumat (20/8/2021).
Ia menguraikan tahun lalu program BSPS telah memberikan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 465 ribu orang.
“Tahun 2020 serapan tenaga kerja sudah 465.696 dan HOK (hari orang kerja) nya 7,1 juta, sedangkan target tahun ini 257.397 tenaga kerja dengan HOK 3,8 juta. Ini adalah bukti teman-teman di daerah juga berpartisipasi dalam rangka kegiatan pemulihan ekonomi melalui padat karya khususnya di rumah-rumah yang tidak layak,” ulas Arsyad.
Ia menambahkan Kementerian PUPR juga menggelar kegiatan padat karya untuk pembangunan homestay di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), antara lain Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
“Perbedaan antara BSPS dengan peningkatan kualitas rumah yang ada di daerah wisata adalah di BSPS menyediakan rumah layak huni sedangkan di wisata adalah bagaimana pemilik rumah bisa mempunyai usaha lain di sektor pariwisata sekaligus ikut membantu jumlah penginapan atau homestay di tempat tersebut,” terang Arsyad.
