Inionline.id – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak pelaku penggunaan booster vaksin yang tidak tepat sasaran ditindak karena tidak bertanggungjawab. Hal itu menanggapi temuan pejabat bukan tenaga kesehatan telah disuntik booster vaksin Covid-19.
Padahal, dia menyebutkan, dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/1919/2021 hanya tenaga kesehatan yang mendapatkan suntikan booster.
“Booster vaksin disiapkan hanya untuk nakes yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntikkan booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran ini seharusnya segera ditindak,” ujarnya dikutip Jumat (27/8).
Kementerian Kesehatan seharusnya tegas mengusut masalah penyalahgunaan wewenang dan otoritas tersebut. Distribusi vaksin booster harus dilakukan evaluasi supaya tidak ada penyalahgunaan.
“Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan salah gunakan wewenang yang membuat rakyat marah. Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah,” ujarnya.
Politikus PKS ini menilai, pemerintah seharusnya tidak memberi contoh buruk dengan melanggar surat edaran yang dibuat sendiri.
“Pemberian booster vaksin hanya untuk nakes merupakan langkah tepat. Pengadaan booster dan proses pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam refocusing anggaran negara. Para nakes adalah pejuang yang berhadap-hadapan langsung dengan pasien Covid-19,” tegas Netty.
Oleh karena itu, lanjut Netty, semua pihak harus bisa menahan diri, karena masih banyak rakyat yang belum mendapat vaksin.
“Anggaran negara terbatas, sementara kebutuhan pengadaan vaksin dan pelaksanaannya membutuhkan biaya sangat besar. Rakyat masih banyak yang harus sabar menanti jatah vaksin reguler. Jadi, kasus penyalahgunaan booster vaksin seperti ini mencederai hati rakyat. Dimana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat?” pungkasnya.
