Inionline.id – BNPB meminta tambahan anggaran sebesar Rp 366 M lebih untuk penyelenggaraan konvensi bencana di Bali pada 2022. Konvensi bencana itu rencananya akan mengundang Sekjen PBB, kepala negara atau kepala pemerintah, hingga ribuan peserta.
Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR RI, Kamis (26/8/2021). Ganip awalnya menjelaskan danu pagu anggaran BNPB sebagai berikut:
1. Pagu program dukungan manajemen Rp 289.010.347.000
2. Pagi program ketahanan bencana Rp 838.234.850.000
3. Sumber dana pagu anggaran:
Rupiah murni Rp 668,74 M
Pinjaman luar negeri Rp 458,6 M
Pendapatan negara bukan pajak Rp 551,4 Jt
Ganip kemudian menjelaskan, BNPB akan menyelenggarakan kegiatan konvensi bencana tahun depan. Acara tersebut rencananya digelar di Bali.
“Selanjutnya kami sampaikan rencana kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GDPRR tahun 2022. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 23-30 Mei 2022,” kata Ganip.
Acara tersebut rencana akan mengundang ribuan orang dari ratusan negara. Selain itu, akan mengundang Sekjen PBB dan kepala negara atau kepala pemerintahan.
“Dengan jumlah peserta 5.000-6.000 orang dari 193 negara. Kegiatan ini diusulkan juga akan mengundang Sekjen PBB dan 26 negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan,” ujar Ganip.
“Berkaitan dengan ini, kami mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 366.169.717.000 yang dialokasikan untuk pembiayaan venue dan keamanan di Bali Nusa Dua Convention Center,” sambungnya.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan registrasi dan persidangan
2. Penyiapan substansi
3. Pelayanan VVIP dan VIP yang terdiri dari Sekjen PBB dan 26 kepala negara/kepala pemerintahan
4. Pelayanan bagi 5.000-6.000 peserta dari 193 negara
Oleh sebab itu, Ganip meminta dukungan dari Komisi VIII untuk permintaan tambahan anggaran acara tersebut. Namun tak sedikit juga anggota yang mengkritisi rencana anggaran acara konvensi bencana ini.
“Anggaran penyelenggaraan GDPRR Ini belum masuk dalam rencana pagu anggaran BNPB tahun 2022. Untuk itu, kami mohon dukungan pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat kiranya dapat menyetujui usulan anggaran tersebut untuk tahun 2022, mengingat sangat strategis dan pentingnya kegiatan yang akan dilaksanakan,” imbuhnya.
