Inionline.id – Pemerintah diminta tidak telat mencairkan bantuan sosial (bansos) tunai senilai Rp300 ribu per bulan kepada masyarakat saat PPKM Darurat. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti pemberian bansos tunai yang baru dicairkan di hari ke-10 sejak diterapkan PPKM Darurat.
Seharusnya sebelum diberlakukan sudah diberikan. Apalagi sudah muncul wacana PPKM Darurat diperpanjang.
“Bansos untuk 10 juta peserta Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai baru dicairkan, sementara wacana perpanjangan PPKM Darurat telah beredar di masyarakat,” ujar Netty kepada wartawan, Rabu (14/7).
Wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga enam pekan ke depan, kata Netty, akan mempengaruhi mentalitas rakyat kecil yang menggantungkan pemasukan dari kerja harian.
“Rakyat kecil tentu panik dan bingung memikirkan bagaimana harus bertahan hidup di tengah pembatasan, sementara bantuan sosial yang dijanjikan terlambat dicairkan dan jumlahnya juga kurang memadai. Apakah pemerintah menunggu rakyat kelaparan dulu?” kata Netty.
Ia mendorong pemerintah menunaikan janji bantuan sosial. Jangan menunggu kritik dan teguran masyarakat dulu baru bertindak.
“Beberapa hari lalu, netizen ramai-ramai menagih janji bansos pemerintah di akun Instagram Kementerian Sosial @kemensosri karena belum mengetahui kejelasan pencairan bantuan sosial tunai tersebut meskipun sudah bertanya kepada RT/RW setempat,” ujarnya.
“Pemerintah harus membantu menyiapkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, jangan hanya meminta diam di rumah. Besaran bansos pun seharusnya memadai untuk memenuhi kebutuhan. Jumlah Rp300 ribu terlalu kecil untuk bertahan hidup,” lanjut Netty.
Saat ini, kata Netty, banyak rakyat yang sudah tidak bisa lagi berusaha, baik karena berkurangnya pelanggan maupun akibat dipaksa menutup usaha.
“Rakyat juga pasti takut dengan ancaman Covid-19, tapi mereka terpaksa keluar rumah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Jika bansos diberikan dengan jumlah yang cukup, niscaya rakyat sukarela mau tetap di rumah. Tidak ada orang yang mau dirinya terpapar,” ungkapnya.
Selain itu, Netty mengingatkan pemerintah agar tidak hanya bicara lugas soal sanksi kepada pelanggar PPKM Darurat tanpa ada sosialisasi dan edukasi.
“Sudah seharusnya pemerintah memberi dukungan pada rakyat dengan bansos memadai, memberikan edukasi dan sosialisasi secara persuasif, dan ciptakan suasana publik yang nyaman dan tenang. Saya pikir rakyat akan taat dan disiplin. Rakyat juga bosan ditakut-takuti dengan sanksi,” tandasnya.
