Inionline.id – Pemberlakuan PPKM Darurat diharapkan dapat menurunkan jumlah penularan COVID-19. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto Purnomo mengatakan ada sejumlah hal penting dalam PPKM Darurat yang bisa memengaruhi aktivitas masyarakat.
“Mempengaruhi kita dalam bekerja, belajar, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk wilayah yang menerapkan PPKM Darurat, perkantoran yang nonesensial wajib melakukan WFH atau bekerja di rumah 100 persen,” tegasnya dikutip dari laman covid19.go.id, Jumat (9/7/2021).
Ia mengatakan, diperlukan pemahaman semua pihak untuk bisa mengendalikan diri sehingga semuanya bisa saling menghindari penularan.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan PPKM Darurat adalah untuk menegaskan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat yang selama ini abai. Ia menegaskan, abai terhadap protokol tidak hanya membahayakan diri sendiri melainkan lingkungan di sekelilingnya.
“Kalau di tempat saya di Bogor, seluruh SKPD dan kepala Dinas kita bagi di berbagai kewilayahan. Pada intinya harus melakukan terobosan, harus aktif untuk bisa mengurangi penyebaran virus ini,” katanya.
Ia meminta kerja sama masyarakat dalam penerapan PPKM Darurat. Menurutnya, apa yang dilakukan ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat.
Ia juga menjelaskan pihaknya melakukan pembatasan dengan memutar balik masyarakat yang tidak memiliki kepentingan. Kali ini pembatasan dilakukan selama 24 jam.
“Awalnya hanya malam, sekarang kita lakukan selama 24 jam,” ungkapnya.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dr. Hermawan Saputra mengingatkan sosialisasi harus terus dilakukan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi PPKM Darurat. Terutama dari para tokoh masyarakat.
“Jadi sosialisasi skala mikro sehingga tujuan dari PPKM darurat ini bisa maksimal,” katanya.
Selain itu, ia mengimbau setiap daerah juga sudah harus melakukan tes COVID-19 secara acak di tempat keramaian. Melalui tes acak ini, masyarakat malas atau berpikir dua kali untuk keluar rumah.
