Inionline.id – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar rapat bersama Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Luar Negeri terkait surat edaran Arab Saudi mengenai persyaratan untuk pelaksanaan ibadah umroh 1443 H. Diketahui Arab Saudi akan membuka penyelenggaraan ibadah umroh 1443 H mulai 10 Agustus 2021 di masa pandemi COVID-19.
Dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021), Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi mengatakan pemerintah telah mengetahui adanya surat edaran dari Arab Saudi terkait persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan ibadah umroh. Kemenag dalam waktu dekat akan membahas edaran tersebut dengan Kemenkes, Kemenlu, Satgas Pencegahan COVID-19, Kemenhub, dan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Khoirizi mengatakan kesepahaman para pihak penting, agar bisa dirumuskan langkah yang efektif, solutif, realistis, dan kontekstual.
Selain terkait edaran Arab Saudi, Kemenag bersama instansi lainnya akan membahas sejumlah hal, antara lain menyusun skema vaksinasi dan booster, serta skema pemeriksaan PCR jemaah umroh. Hal itu sebagai antisipasi agar tidak terjadi ada jemaah negatif COVID-19 saat PCR di Indonesia, lalu positif saat PCR di Saudi.
“Skema-skema ini akan kita bahas sebagai bagian persiapan, meski fokus saat ini adalah mengatasi pandemi di Tanah Air,” kata Khoirizi.
“Semoga herd immunity di Indonesia juga segera terwujud,” imbuhnya.
Kemenag akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga negara, termasuk juga asosiasi PPIU, dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan umroh 1443H.
Sementara itu, Khoirizi mengungkap pelaksanaan ibadah umroh tidak bisa dilepaskan dari konteks pandemi COVID-19. Apalagi angka positif harian COVID-19 di Indonesia juga masih tinggi, sementara pemerintah masih berupaya menangani COVID-19.
“Pemerintah saat ini fokus menangani pandemi COVID-19. Insyaallah, jika pandemi terkendali, itu juga akan berdampak pada proses penyelenggaraan umroh, bahkan haji 1443 H,” kata Khoirizi.
“Kami juga akan terus menjalin komunikasi dengan pihak Saudi, baik melalui perwakilan Indonesia di Riyad dan Jeddah, maupun melalui Dubes Saudi di Jakarta,” imbuhnya.
Khoirizi mengatakan pemerintah terus berusaha untuk menekan angka penyebaran dan penularan COVID-19 di tanah air dengan bermacam upaya, antara lain mempercepat proses vaksinasi. Hal ini juga harus dibarengi dengan peran serta masyarakat dan semua pihak untuk mendukung regulasi yang diterapkan.
“Mari patuhi protokol kesehatan dan disiplin 5M sebagai ikhtiar memutus mata rantai penularan virus ini,” ungkap Khoirizi.
