Inionline.id – Anggota DPR Fraksi PKB, Luqman Hakim, meminta pemerintah memperjelas subsidi ke sektor pekerja industri, UKM maupun UMKM agar patuh protokol kesehatan. Hal itu guna meringankan beban kerja lantaran terbentur dengan aturan PPKM Darurat.
“Agar sektor industri, UKM dan UMKM mematuhi PPKM Darurat, saya minta pemerintah segera memberi penjelasan mengenai subsidi atau stimulus yang sudah disiapkan kepada dunia usaha untuk meringankan beban perusahaan pada saat mereka menjalankan kebijakan WFH bagi para buruhnya,” katanya, Rabu (7/6).
“Jika masalah subsidi atau stimulus sektor industri tidak diperjelas dan menyebabkan mereka nekat tidak mematuhi PPKM Darurat, pasti kaum buruh yang akan menjadi korban, baik secara ekonomi maupun kesehatan,” sambungnya.
Menurutnya, empat hari pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 Jawa dan Bali belum efektif mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat. Salah satu sebabnya di sektor industri masih banyak perusahaan non-esensial.
“Termasuk UKM dan UMKM yang tidak melaksanakan work from home Akibatnya mobilitas buruh belum mengalami penurunan signifikan. Di tambah lagi transportasi umum angkutan penumpang, seperti kereta dan bus juga masih tetap beroperasi,” tuturnya.
Luqman menyebut, bila dunia usaha dipaksa mematuhi PPKM Darurat dengan kebijakan WFH tanpa ada kejalasan subsidi atau stimulus yang akan diperoleh, bisa dipastikan perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi besar-besaran. Bila ini terjadi, maka PHK buruh secara massal tidak dapat dicegah.
“Untuk memperlancar komunikasi kepada pemerintah pusat, para kepala daerah di Jawa dan Bali saya harap segera melakukan komunikasi-dialogis bersama sektor industri, UKM dan UMKM di daerahnya,” kata dia.
Selain menjelaskan skema subsidi atau stimulus, pemerintah juga harus meyakinkan para pelaku usaha agar terbangun kesadaran berbagi beban atas situasi pandemi Covid-19 yang makin parah sekarang ini. Dia bilang, pelaku usaha tak boleh egois hanya mengejar keuntungannya sendiri tanpa peduli keselamatan kaum buruh dari ancaman Covid-19.
“Pada saat yang sama, pemerintah harus meyakinkan dunia usaha bahwa ada program bantalan berupa subsidi dan stimulus sektor industri sehingga tidak akan terjadi kebangkrutan massal,” pungkasnya.
