Inionline.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM Darurat, pemerintah akan mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 juta.
Jokowi menyebutkan ini berupa bantuan tunai yaitu BST, BLT Desa, kemudian PKH, juga sembako sampai bantuan kuota internat dan subsidi listrik diteruskan.
“Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro dan Saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak,” kata Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (20/7/2021).
Namun satu hari sebelumnya, pada Senin (19/7/2021) Jokowi memberikan arahan kepada kepala Daerah dan dia meminta percepatan proses pencairan bantuan sosial untuk rakyat.
Dalam arahannya dia menjelaskan terkait percepatan bantuan sosial (bansos) dan percepatan belanja daerah.
Jokowi menyebutkan masih banyak dana bansos yang belum cair. Contohnya untuk dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggarkan Rp 13,3 triliun untuk 514 kabupaten, kota dan, provinsi.
“Dari Rp 13,3 triliun yang dipakai baru Rp 2,3 triliun. Padahal kita sekarang ini rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Saya minta ini segera dikeluarkan,” kata dia dalam arahan.
Jokowi mengatakan kemudian untuk perlindungan sosial dianggarkan Rp 12,1 triliun namun baru terealisasi Rp 2,3 triliun dan belum ada 20% penyaluran.
Selanjutnya untuk dana desa anggarannya Rp 72 triliun total dan yang digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa sebesar Rp 28 triliun. Tetapi yang terealisasi Rp 5,6 triliun.
“Ini juga kurang dari 25%, ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tambah dia.
