by

RUU KUHP soal Hina Presiden-DPR Menuai Kontroversi

Inionline.id – RUU KUHP memunculkan pasal soal penghinaan presiden dan DPR. Pasal-pasal soal penghinaan itu menuai kontroversi dan ditentang beberapa pihak.

Dalam draf RUU KUHP terbaru, muncul pasal penghina Presiden/Wakil Presiden di media sosial bisa meringkuk di penjara maksimal 4,5 tahun. Draf ini merupakan hal baru, di mana dalam draf RUU KUHP sebelum-sebelumnya tidak ada.

Selain itu, bagi yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara.

Wamenkum HAM Prof Eddy Hiariej menegaskan pasal menyerang harkat dan martabat Presiden/Wakil Presiden di RUU KUHP berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan yang dimaksud diketok pada 2006, yang menghapus pasal penghinaan terhadap Presiden/Wapres dalam KUHP sekarang.

“Jadi pasal penghinaan itu adalah pasal penghinaan terhadap kepala negara, yang pertama, itu berbeda dengan yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Eddy kepada wartawan di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).

Salah satu perbedaannya adalah jenis delik. Delik yang dihapus MK adalah delik biasa. Oleh RUU KUHP, diganti menjadi delik aduan.

“Kalau dalam pembagian delik, pasal penghinaan yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan delik biasa. Sementara dalam RUU KHUP itu merupakan delik aduan,” tutur Eddy.

Karena delik aduan, aparat tidak bisa bertindak tanpa mendapat aduan dari Presiden/Wakil Presiden.

“Kalau delik aduan, itu yang harus melapor sendiri adalah Presiden atau Wakil Presiden,” cetus Eddy.

Kontroversi Pasal Penhinaan Presiden dan DPR

Yayasan lembaga hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik adanya pasal hukuman bui bagi yang menghina Presiden hingga DPR dalam RUU KUHP. YLBHI menilai pasal tersebut terkesan aneh. “Ini aneh banget sih,” kata Ketua YLBHI, Asfinawati, kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Asfinawati mengatakan pasal itu menunjukkan kalau Pemerintah dan DPR antikritik. Menurutnya hal itu juga tak sesuai dengan UUD 1945.

“Ini menunjukkan DPR dan Pemerintah antikritik dan tidak sesuai dengan UUD 1945. DPR adalah lembaga negara, maka artinya suara publik adalah kritik. Lembaga publik kalau ga boleh dikritik artinya bukan demokrasi lagi,” ujarnya.

Asfinawati juga menilai pasal itu bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat setiap orang. Dia berharap pasal itu dihapus. “Sangat bertentangan. Kita kan negara pihak Kovenan Hak Sipil Politik, terlebih amandemen Konstitusi sudah memasukkan HAM. Harus dihapus pasal-pasal penjajah begini,” ujarnya.

Kritik pun muncul dari legislator di DPR. Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman mengaku paling tidak suka dengan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP.

“Jujur, sebenarnya pasal ini yang paling saya nggak suka di RKUHP,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Habiburokhman menyebut memang ada beda Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP dengan KUHP yang sedang berlaku. Dia menyebut pasal ini bisa jadi diinterpretasikan sesuka hati alias subjektif.

“Pasal ini di RKUHP yang baru memang berbeda dengan KUHP yang sekarang karena jauh lebih ringan, baik ancaman hukumannya maupun mekanisme penegakannya. Namun demikian, tetap terbuka peluang penegakan hukumnya tidak seindah norma yang tercantum. Ada ruang interpretasi luas yang bisa jadi subjektif,” imbuhnya.

Isi Pasal Penghinaan Presiden

Soal penginaan terhadap presiden, masuk dalam Bab II soal Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 218 ayat 1 berbunyi:

Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Namun aturan di atas menjadi gugur apabila hal tersebut untuk membela diri. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 218 ayat 2 berbunyi:

Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Nah, ancaman hukuman penjara naik 1 tahun apabila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik lainnya. Pasal 219 berbunyi:

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Denda kategori IV yang dimaksud di atas, yaitu maksimal Rp 200 juta (Pasal 79 RUU KUHP). Namun RUU KUHP menegaskan delik di atas adalah delik aduan. Karena delik aduan, aparat tidak bisa menindak apabila Presiden/Wapres tidak mengadu ke aparat kepolisian. Hal itu diatur dalam pasal 220 ayat 1 dan 2:

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Isi Pasal Penghinaan DPR

Pasal soal penginaan DPR masuk dalam Bab IX Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara pada Bagian Kesatu, Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum, dan Lembaga Negara. Pada Pasal 353 RUU KUHP, berbunyi:

(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

Ancaman diperberat apabila menghina lewat media sosial yang tertuang dalam Pasal 354 RUU KUHP. Berikut bunyi lengkap Pasal 354 RUU KUHP:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Hukuman penghinaan menjadi lebih berat maksimal 3 tahun penjara apabila menimbulkan kerusuhan. Hal itu tertuang dalam Pasal 240 KUHP:

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Apabila menghina pemerintah lewat medos dan menimbulkan kerusuhan, hukumannya diperberat lagi maksimal menjadi 4 tahun penjara.

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V,” demikian bunyi Pasal 242 RUU KUHP.