Inionline.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengatakan guru honorer kategori 2 (K2) yang tidak diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 2020 bakal mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021.
Guru honorer K2 adalah tenaga honorer yang sudah melewati pendataan pemerintah pada 2010 dan seharusnya diangkat melalui seleksi PPPK pada 2018-2019. Namun sampai saat ini masih ada sejumlah tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi ASN.
Sementara tahun ini, pemerintah membuka kuota pengangkatan 1 juta guru honorer melalui seleksi PPPK.
Sejumlah 64 ribu guru honorer itu tersebar di sekolah negeri dan sekolah swasta. Nunuk mengatakan dari keseluruhan jumlah tersebut masih banyak guru yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Mengutip paparan yang disampaikan Nunuk, masih ada 10.182 guru yang belum memiliki gelar Sarjana (S1). Dan 10.172 orang diantaranya belum mendapat sertifikasi guru.
Nunuk mengatakan juga ada 34.954 guru honorer K2 yang sudah mengikuti seleksi PPPK dan dinyatakan lulus passing grade. Sejumlah guru ini sedang diupayakan agar segera mendapat surat keputusan pengangkatan menjadi ASN dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Yang lulus passing grade tinggal menunggu kami dapat informasi yang diangkat oleh pemerintah daerah melalui web service data BKN,” tuturnya.
Sementara itu, jumlah guru honorer K2 yang belum terfasilitasi menjadi ASN lebih besar berdasarkan data BKN. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mencatat jumlahnya mencapai 121.954 orang.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan 33.881 guru honorer K2 yang lolos seleksi PPPK sudah mendapat surat pengangkatan.
Namun ada 212 guru yang sudah lulus namun belum diusulkan oleh instansi daerah ke BKN untuk diangkat dan 111 guru belum mendapat SK karena pejabat pembuat komitmen (PPK) di instansinya meninggal dunia.
“Hal ini harus segera ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri dengan menunjuk pengganti [PPK],” kata Abdul.
