Bandung, Inionline.id – Anggota Pansus II DPRD Jawa Barat, Asep Arwin Kotsara mengungkapkan bahwa selain tipping fee, masalah unit trasportasi pengangkut sampah juga banyak dikeluhkan oleh pemerintah kota-kabupaten pengguna TPPAS Legok Nangka.
Seperti Kabupaten Garut dengan masalah truk sampah, unit yang ada untuk 42 Kecamatan sekitar 45 truk dan hanya memiliki 1 truk besar, dari 45 truk tersebut 33 truk termasuk dalam truk tidak layak, oleh karena itu Kabupaten Garut meminta bantuan dari Pemprov Jawa Barat dalam masalah transportasi.
“Dikarenakan jarak dari Kabupaten Garut ke TPPAS Legok Nangka cukup berat maka ada sebuah wacana dari Pemprov Jawa Barat untuk membuat SPA (Stasiun Peralihan Antara) jadi truk Kabupaten Garut membuang sampahnya di SPA tersebut kemudian TPPAS Legok Nangka mengirimkan truk khusus untuk mengambil sampah di SPA, direncanakan daerah Limbangan yang akan didirikan SPA,” ujar Asep, Senin (31/05/2021).
Bergeser ke Kabupaten Sumedang, masalah transportasi yaitu truk, telah disampaikan bahwa Kabupaten Sumedang hanya memiliki 14 truk untuk mengangkut 437 Ton sampah perharinya, dari 14 truk tersebut hanya 4 truk yang berkondisi sehat, sehingga banyak sampah yang tidak terangkut dengan baik di Kabupaten Sumedang, maka Kabupaten Sumedang meminta bantuan dari Pemprov untuk peremajaan truk-truk yang ada.
“Selain itu, masalah Pemkot Cimahi harus melakukan peremajaan truk sampah, harus membeli truk baru karena samakin tinggi jumlah sampah yang akan dikirim maka dibutuhkan armada yang cukup banyak, ini akan menjadi poin tersendiri yang akan di bahas oleh Pansus,” tutur legislator asal Kota Depok-Bekasi tersebut.
Dengan kapasitas 2000 Ton perhari di Legok Nangka dan jika jumlah sampahnya tidak mencapai 2000 Ton perhari maka jumlah energi listrik yang di hasilkan tidak maksimal.
