by

P2G: Dalam SKB Seragam Sekolah Ada Poin Multitafsir

Inionline.id – Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim menyebut terdapat poin yang berpotensi multitafsir dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang seragam sekolah. Utamanya, pada poin ketiga.

Poin ketiga tersebut tertulis: Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.

“Poin tiga ini membingungkan dan membatasi kewenangan khususnya bagi guru pendidikan agama dalam proses pembelajaran di kelas. Mengingat UU Guru dan Dosen memberikan kewenangan kepada guru dalam proses pembelajaran dan penilaian bagi siswa,” kata Satriwan dalam keterangannya, Senin, 10 Mei 2021.

Menurut dia, akan sulit bagi guru agama mengimbau siswanya yang seagama untuk memakai atribut keagamaan siswanya. Sebab, penggunaan atribut keagamaan siswa masuk ke dalam struktur dan materi kurikulum pelajaran agama tersebut.

“Jadi membingungkan guru agama, di satu sisi ada dalam kurikulum di sisi lain SKB melarangnya, jadi saling bertolak-belakang aturannya,” lanjut dia.

Begitu pula dalam poin lima huruf D yang dinilai juga kontradiktif dengan kewajiban negara membiayai proses pendidikan di sekolah melalui skema Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam aturan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengancam akan memberi sanksi melalui Dana BOS bagi sekolah jika melanggar SKB ini.

“Tentu lagi-lagi yang menjadi korban adalah siswa. Bahkan siswa mendapatkan kerugian 2 kali lipat. Pertama, mendapatkan perlakukan intoleran terkait seragam, kedua, siswa tidak mendapatkan skema bantuan Dana BOS, padahal memperoleh Dana BOS adalah hak siswa dalam belajar sesuai perintah UU,” kata dia.

Menurut dia, ancaman sanksi pelanggaran SKB ini seharusnya bukan dengan cara pemotongan dana BOS. Sebab, ini akan merugikan siswa dan guru. Ia menilai persepsi SKB ini dibuat terburu-buru dan terkesan reaksioner benar adanya.

P2G mengimbau Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag) duduk bersama menindak lanjuti keputusan Mahkamah Agung (MA) tersebut. P2G sepakat jika fenomena intoleransi di dunia pendidikan (sekolah) harus segera diakhiri melalui mekanisme hukum.

“Oleh karena itu pemerintah dapat saja mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pengaturan seragam sekolah dengan dasar penghargaam terhadap nilai-nilai toleransi, kebinekaan, berkeadilan, inklusif, dan transparansi. Agar kedudukannya secara hukum lebih kuat,” tuturnya.