by

M Ichsan Ungkap Fakta Sebenarnya Kondisi Pembangunan di Jawa Barat

Inionline.id – Jawa Barat menjadi provinsi terbaik kedua dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas. Kategori yang dinilai adalah perencanaan dan pencapaian pembangunan.

Bersama Sumatera Barat di peringkat pertama dan Bengkulu di peringkat ketiga, Jabar dianggap berhasil menyiapkan perencanaan berkualitas dalam membangun daerah dengan lebih baik.

Untuk aspek pencapaian, Kementerian PPN/Bappenas menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar membaik didukung kebijakan akses pendidikan untuk semua, dan kebijakan desentralisasi layanan kesehatan.

Sementara aspek perencanaan, Jabar dianggap menginisiasi prioritas daerah khusus pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam pemulihan COVID-19 didukung aplikasi e-planning Sirampaksekar sebagai wadah pengumpul aspirasi masyarakat.

Penyerahan penghargaan dilakukan di sela pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, di Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Sementara untuk ketegori kota, prestasi Jabar makin lengkap karena ibu kota provinsi yakni Kota Bandung menempati peringkat ketiga, setelah Kota Semarang dan Kota Padang.

Menanggapi award tersebut, Mochamad Ichsan Maoluddin selaku anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat mengatakan bahwa prestasi yang diraih Jawa Barat tersebut bukan suatu pencapaian yang maksimal.

Pasalnya, penghargaan itu harusnya menjadi alat untuk melihat seperti apa level pembangunan di Jawa Barat saat ini.

“Kemarin ada Pansus LKPJ Gubernur Jawa Barat, jadi sektor-sektor mana yang sebenarnya pembangunan itu dikategorikan sangat memuaskan, cukup memuaskan, memuaskan, tidak memuaskan, kesimpulan dari Pansus itu hasilnya cukup memuaskan,” ungkap Ichsan, Kamis (13/05/2021).

Lebih lanjut, DPRD Jawa Barat kedepannya lebih ingin mendorong pembangunan Jawa Barat bisa betul-betul dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

“Kalau Bappenas itu hanya melihat dari angka-angkanya saja, tetapi angka itu kemudian dirasakan oleh sektor yang dimaksud maka itu menjadi kajian lagi, kata Ichsan.