Bandung, Inionline.id – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Jawa Barat yang merevisi masalah Perda pengelolaan keuangan daerah dengan penyertaan modal khusunya bagi BUMD milik Jawa Barat masuk ke tahap matrikulasi masalah keungan daerah.
Hal ini disampaikan oleh anggota Pansus III DPRD Jawa Barat, Mochamad Ichsan Maoluddin saat dihubungi via telepon selular, Rabu (19/05/2021).
“Kita sudah bertemu stakeholder penting dan kita ingin melihat matrikulasi Raperda dulu seperti apa dan yang mau digagas apa, jadi nanti kelihatan apa yang harus direvisi seperti apa,” ujar Ichsan.
Ada dua hal yang menjadi sorotan dirinya bersama Pansus III yaitu pertama masalah pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat yang telah diundang Pansus III termasuk Kepala BPKAD Jabar, Nanin Hayani Adam serta Biro Hukum Pemprov Jabar.
“Untuk Biro Hukum diharapkan bisa melindungi investasi-investasi serta jaminan kredit di Pemerintah Daerah Jawa Barat sendiri seperti apa,” kata Ichsan.
Lebih lanjut, Ichsan menuturkan bahwa selama satu bulan kedepan Pansus III akan terus membahas revisi Perda pengelolaan keuangan ini.
“Termasuk sistem keuangan yang menghidupi operasional keuangan Pemda Jabar,” tutup Ichsan.
