Inionline.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berharap perguruan tinggi bisa memperoleh keuntungan lewat program kampus merdeka vokasi dengan membangun start up atau perusahaan rintisan.
Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kemendikbudristek, Benny Bandanadjaya mengatakan, produk start up yang nantinya akan dibuat kampus bekerja sama dengan perusahaan itu, memang diharapkan bisa dijual.
“Karena nanti produk-produk memang kita arahkan agar bisa dijual,” kata Benny dalam pertemuan virtual Kemendikbudristek, Kamis (27/5).
Nantinya, kata Benny, perusahaan dan perusahaan akan berbagi hasil dari keuntungan produk start up yang dijual.
“Kalau hak cipta itu bisa diadop oleh industri, diproduksi mahal, bisa dijual maka, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. Tentunya harus ada royalti untuk peneliti atau perguruan tingginya,” kata dia.
Lebih lanjut Benny menyebut, pihaknya akan menyiapkan tim untuk menilai setiap proposal start up yang diserahkan kampus. Oleh sebab itu, katanya, hanya proposal terpilih yang mendapat nilai tinggi yang berhak menerima pendanaan dari Kemendikbudristek.
Nantinya, kata Benny, setiap proposal yang diusulkan harus memenuhi kriteria dari panduan yang ditentukan pihaknya. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait sejumlah kriteria tersebut.
“Dari situlah poin-poin itu akan kita nilai dan poin terbesar yang tentunya akan diberikan pendanaannya,” kata dia.
Mendikbudristek, Nadiem Makarim sebelumnya menyebut telah menyiapkan dana senilai Rp180 miliar untuk setiap perguruan tinggi vokasi yang bisa membangun start up lewat program kampus merdeka vokasi.
Program kampus merdeka vokasi merupakan bagian dari program merdeka belajar seri ke-11. Nadiem berharap program barunya itu dapat mendorong jiwa kewirausahaan di kampus vokasi.
Program tersebut sempat menuai kritik. Pengamat Pendidikan dari Vox Populi Institut Indonesia, Indra Charismiadji menilai obsesi Nadiem itu tak akan ada hasilnya, kecuali hanya bentuk pemborosan.
“Akhirnya akan menyia-nyiakan uang rakyat. Dan itu siapa yang mau mempertanggungjawabkan? Karena pasti nggak ada hasilnya. Cuma nyebar duit itu,” kata Indra ketika dihubungi, Selasa (25/5) lalu.
