Bandung, Inionline.id – Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional di Jawa Barat (Jabar) diperpanjang hingga 31 Mei 2021. PSBB Proporsional di Jabar sendiri berakhir pada 17 Mei 2021.
Perpanjangan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor: 443/Kep.263-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kedelapan Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Provinsi Jabar. Kepgub tersebut ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Senin (17/5/2021).
Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.
“Pemberlakuan PSBB secara Proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Semua pihak, khususnya masyarakat, harus turut terlibat dalam pengendalian COVID-19,” kata Daud, Minggu (23/5/2021).
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan mengatakan bahwa kebijakan yang diambil Pemprov Jawa Barat apapun itu yang terkait dengan Covid-19 itu harus melalui analisa dan data.
“Jadi kebijakan itu harus dibuat dari analisa dan evaluasi dari program yang telah dilakukan, hingga bisa memprediksi sebuah kebijakan itu walaupun masih berubah tapi tidak setiap saat berubah seperti coba-coba,” ujar Iwan.
Menurutnya, ada langkah-langkah yang harus diambil terkait penanganan Covid dan jangan asal mengeluarkan kebijakan.
“Bahwa kita membutuhkan kebijakan yang tepat dan tegas iya, tapi harus berdasarkan data, grafik perkembangan kasusnya seperti apa, dan kondisi rules yang berjalan sekarang seperti apa hingga kebijakan yang diambil sekaligus jangan diketeng-keteng,” tukas Iwan.
Selanjutnya Iwan mengambil contoh penyekatan mudik kemarin dimana seharusnya ada evaluasi atas hasil program tersebut.
Selain itu, justru ditengah penyekatan pariwisata diberbagai tempat dibuka luas, hal kedua ini juga harus menjadi evaluasi Pemprov Jawa Barat.
