Inionline.id – Pertarungan menuju Pilpres 2024 telah dimulai semenjak dinamika penentuan pasangan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2019. Pada saat itu, koalisi partai-partai politik pendukung Jokowi memutuskan memberi dukungan kepada Ma’ruf Amin.
Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, dukungan tersebut diberikan mengingat Ma’ruf dipandang tidak akan menjadi ancaman dalam kompetisi menghadapi Pemilu 2024. Diharapkan lapangan permainan akan terbuka, tanpa ada calon petahana yang ikut bertarung.
“Jokowi sendiri sudah habis kesempatan mengingat konstitusi membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode. Jokowi tegas mengatakan tidak mau dijerumuskan oleh pihak-pihak yang ingin mendorong amandemen supaya bisa maju kembali untuk ketiga kalinya,” katanya, Senin (5/4).
Menjelang 2024, konstelasi politik mulai dinamis. Partai-partai politik mulai melakukan komunikasi untuk menjajaki peluang koalisi. Persyaratan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang dipatok 20 persen membuat semua parpol harus berkoalisi.
Dia mencontohkan safari politik Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menemui pimpinan partai-partai. Airlangga menemui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dan Ketua Umum Partai, Gerindra Prabowo Subianto, serta Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa.
“Sementara itu NasDem berencana menggelar konvensi untuk menjaring bakal capres, khususnya nama-nama yang memiliki elektabilitas tinggi. Konvensi serupa pernah diadakan oleh Golkar pada Pemilu 2004 dan Demokrat pada Pemilu 2014,” ujarnya.
Belum lagi, Endang menambahkan, kisruh seputar kongres luar biasa (KLB) Demokrat. Aksi sejumlah kader Demokrat mengusung kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dikait-kaitkan dengan isu pengambilalihan partai untuk kepentingan 2024. Bahkan bergulir hingga soal masa jabatan presiden tiga periode.
“Berdasarkan hasil-hasil survei, hanya Prabowo yang merupakan ketua umum partai dengan dukungan publik paling tinggi. Survei pada bulan Maret 2021 oleh Charta Politik menempatkan elektabilitas Prabowo pada angka 19,6 persen, sedangkan Index Research sebesar 20,4 persen,” jelasnya.
Nama-nama kuat lainnya yang muncul antara lain tokoh-tokoh berlatar belakang kepala daerah (gubernur), yaitu Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan. Di antara ketiganya, Ganjar memiliki keunggulan tersendiri sebagai kader PDIP yang dinilai sukses memimpin Jawa Tengah.
Endang menilai, program terobosan dan komunikasi publik yang diambil Ganjar selama pandemi Covid-19 menarik perhatian publik. Seperti kesigapan Ganjar memberdayakan industri garmen untuk memproduksi alat pelindung diri (APD) dan kebijakan jogo tonggo yang bersifat bottom-up dari masyarakat.
Berbeda dengan Ganjar, dia menerangkan, Ridwan Kamil (RK) merupakan profesional di luar partai. Tetapi popularitasnya di kalangan muda dan pengalaman bersama komunitas kelas menengah perkotaan melambungkan nama RK. Dalam dua kali pilkada, RK berhasil memenangkan tiket dari partai-partai yang berbeda.
“Kalau Anies tidak perlu dipertanyakan lagi, dengan kontroversi yang dibalut dengan kelihaiannya membangun narasi. Meskipun bukan orang partai, Anies didukung oleh lingkaran politik Jusuf Kalla sehingga mampu menarik dukungan partai-partai saat pertarungan Pilkada DKI 2017,” ungkapnya.
“Hanya saja praktik pengelolaan kebijakan selama memimpin Jakarta tak kunjung men-deliver hasil yang layak disandingkan dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Nama Anies tetap berkibar, namun dihapuskannya Pilkada 2022 bisa membuatnya kehilangan panggung dalam konsolidasi politiknya,” tambah Endang.
Figur lainnya adalah Sandiaga Uno, mantan wakil gubernur yang mendampingi Anies di DKI Jakarta dan kemudian bertarung sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo. Sandi memiliki pengalaman panjang sebagai pengusaha investasi yang kemudian terjun ke politik.
Keputusan Sandi mengikuti jejak Prabowo masuk ke dalam kabinet periode kedua Jokowi membuat basis pemilihnya terbelah. Namun diprediksi Sandi masih memiliki magnet yang kuat untuk mendulang dukungan pada 2024.
Selanjutnya, Endang mengatakan, Erick Thohir lebih dulu jadi menteri setelah mengetuai tim kampanye Jokowi. Erick dinilai sukses membuat terobosan di BUMN, memberinya peluang di 2024. Setidaknya ada sinyal kuat yang dilontarkan Gibran bahwa Erick pantas melanjutkan kerja-kerja Jokowi.
Figur ketua umum partai selain Prabowo hanya ada Agus Harimurti Yudhoyono dan Airlangga. Dinamika seputar KLB Demokrat menjadi berkah bagi AHY seiring kenaikan elektabilitas berdasarkan sejumlah survei. Nama AHY pun semakin menguat.
“Sebaliknya dengan Airlangga yang masih belum terlalu kuat dari hasil survei yang ada. Tetapi posisinya sebagai ketua umum Golkar dengan perolehan kursi terbesar kedua di DPR memberikan peluang besar bagi Airlangga untuk maju berkompetisi di 2024,” katanya.
Selain itu muncul pendatang baru dari kalangan anak muda. Mantan musisi Giring Ganesha yang kini berkiprah sebagai Plt ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Elektabilitas Giring bergerak naik dari 0,1 persen pada November 2020 (Populi Center) menjadi 2,0 persen pada Februari 2021 dalam survei Y-Publica.
“Tahun 2021 sudah menjadi tahun awal penentu konsolidasi politik bagi para kandidat yang ingin maju pada 2024 mendatang. Publik masih akan melihat sejauh mana gebrakan masing-masing untuk merebut dukungan populer hingga akhirnya berhasil meraih tiket dalam laga kompetisi kelak,” tutup Endang.
