Inionline.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menilai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, dapat menyelesaikan masalah ketidaksesuaian batas daerah.
Hal itu dikatakan Setiawan saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (9/4/2021).
“Ini salah satu yang kami tunggu-tunggu. PP 43 Tahun 2021 ini menurut kami urgensinya sangat tinggi, karena pada kenyataannya banyak yang harus kita sinkronkan,” kata Setiawan.
Berdasarkan data Global Urbanization, kata Setiawan, 65 persen populasi dunia akan tinggal di perkotaan pada 2045. Menurutnya, situasi berpotensi terjadi di Jabar.
“Kalau melihat data Global Urbanization, kurang lebih nanti 65 persen kita ini tinggal di perkotaan. Jawa Barat saat ini sudah mencapai di atas 70 persen. Artinya potensi konflik yang ada saat ini cukup tinggi,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Jawa Barat fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Supono mengatakan bahwa tata ruang yang saat ini akan direvisi menghadapi kendala dan tertunda karena harus ada penggabungan dengan Perda lain yang berkaitan dengan tata ruang.
“Pada sisi lain harus mengikuti tata ruang nasional juga, kelihatannya ini kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi perlu ada sinergitas, karena ternyata dari beberapa informasi yang Komisi IV DPRD Jawa Barat, ini harus ada forum untuk duduk bersama,” tukas Supono, Selasa (13/04/2021).
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat tersebut menambahkan bahwa untuk adanya peralihan area tertentu sudah menjadi rumor yang sangat kencang berhembus.
“Tetapi kita juga mengetahui yang paling memahami kondisi di lapangan kemarin tentang alih fungsi lahan dari pertanian jadi industri tentu akan menimbulkan dampak lingkungan, kajiannya harus lebih komprehensif jangan sampai pembangunan fisik mengorbankan sosiokultural, kearifan lokal tidak terakomodir, Jawa Barat justru cirinya daerah pertanian perkebunan seperti di daerah selatan,” papar Supono.
Dirinya pun berharap agar blue print Jawa Barat dibuka secara keseluruhan, kalaupun akan ada perubahan semuanya harus tersinergikan.
