Inionline.id – Sekretariat DPRD Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna untuk membahas 4 rancangan peraturan daerah (Ranperda), laporan Pansus I, Pembentukan Pansus II TPPAS Legok Nangka, penutupan masa persidangan II tahun 2020/2021 dan pembukaan masa persidangan III tahun 2020/2021, Jumat (30/4/2021).
Terdapat 4 Ranperda yang di ajukan yaitu Ranperda tentang keuangan daerah, Ranperda tentang penyertaan modal Pemprov Jawa Barat kepada PT Jamkrida Jabar, Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan pemerintah yang di sampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Salah satu yang di bahas dari 4 Ranperda yaitu Ranperda tentang keuangan daerah dimana Pemerintah Daerah diwajibkan menetapkan perturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah paling lambat tahun 2022, secara garis besar pengaturan dalam Ranperda mencakup pengaturan mengenai perencanaan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban keuangan daerah dan informasi keuangan daerah.
Kemudian laporan Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat tentang penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur akhir tahun 2020. Tahun 2020 merupakan sejarah pertama kali Provinsi Jawa Barat melakukan hingga 5 kali pergeseran anggaran sebagai upaya refocusing atas dampak pandemi Covid-19, hal ini mempengaruhi capaian kinerja perangkat daerah dan usaha di Jawa Barat, Pansus I berpendapat hal seperti ini bisa di antisipasi dengan penyusuan perencanaan secara lebih matang dan tenang, kemudian pansus I juga memberikan penilaian kinerja kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tingkat Cukup Memuaskan.
Pansus II telah melakukan pemilihan pimpinan pembahasan persetujuan kerja sama pelayanan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah TPPAS regional Legok Nangka di kawasan Bandung Raya dan sekitarnya, maka terpilih, ketua Dr. Abdy Yuhana, SH., MH, wakil ketua H. Kusnadi, S.IP dan wakil ketua M. Faizin, S.E. Masa tugas Pansus II dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 25 juni mendatang.
