Bandung, Inionline.id – Sepanjang jelang akhir pekan minggu lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak mengekspos program-program dan aksi yang melibatkan UMKM Jawa Barat menuju kebangkitan.
Kabar pertama dimulai pada Kamis (01/04/2021), dimana Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat, Kusmana Hartadji mengumumkan bahwa sebanyak 15.000 pelaku UMKM di Jawa Barat akan terlibat dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (BWI) dengan tagline UMKM Jabar paten UMKM Juara selama satu bulan di April 2021 dengan sistem hybrid, daring, dan luring.
Lalu pada Jum’at (02/04/2021), Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Barat, Lina Marlina Ruzhan membuka acara Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) dan Karya Kreatif Jawa Barat (KKJB) di Trans Studio Mall, Kota Bandung.
Dalam Sambutannya, Lina mengatakan bahwa dua event tersebut bertujuan untuk membangkitkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Jabar yang sempat terpuruk akibat Covid-19.
Berlanjut pada Jum’at malam dimana Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan potensi pasar senilai 400 triliun rupiah.
“Ada 400 triliun rupiah per-tahun belanja kementrian dan lembaga. Silahkan UMKM untuk merespon peluang yang luar biasa ini,” kata Ridwan Kamil usai bertemu Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki di Kota Bandung.
Pernyataan dan program-program yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar ini mendapat perhatian khusus dari Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, Supono.
Pasalnya, legislator asal Kabupaten Bogor ini sering sekali mendapat masukan dan aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihannya terkait masalah-masalah UMKM.
“Aksi untuk memberdayakan UMKM itu bukan seremoni, selebrasi, bukan retorika, jadi aksi nyata itulah yang paling penting,” tegas Supono, Selasa (06/04/2021).
Menurutnya, program seperti pendampingan kepada UMKM, pemasaran, pendanaan, peningkatan SDM, harus disinergikan dengan dinas terkait agar melekat dalam kegiatan-kegiatan.
“Saya belum melihat itu, itu substantif yang lebih penting, baru kemudian UMKM itu bisa berdaya, katakanlah ada industri tertentu, mana sebenarnya yang bisa disubtitusikan untuk kegiatan di UMKM, katakanlah industri motor di Jawa Barat, lalu bagiannya seperti jok motor, itukan bisa diserahkan ke UMKM,” papar Supono.
Belum lagi dari sisi lain seperti pertanian, perkebunan, kerajianan tangan, atau produk-produk pangan yang perlu etalase, permodalan, packing, dan promosi, disitulah menurut Supono pemerintah harus hadir.
“Disinilah yang belum nyata aksinya, jadi kalau selebrasi tadi, launching atau apalah, saya anggap masih seremonial,” pungkas Supono.
