BOGOR, Inionline.id – Kota Bogor melalui Kepmenhub No KP.113 Tahun 2009 ditetapkan sebagai Kota Percontohan di Bidang Transportasi Perkotaan. Fokus penataan transportasi perkotaan ini mencakup restrukturisasi angkutan umum dan pengembangan Angkutan Massal “Trans Pakuan” sebagai bagian pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan.
Dalam perjalanannya angkutan umum massal “Trans Pakuan” lambat berkembang karena salah satu faktor pemicunya adalah dukungan alokasi subsidi yang tidak memadai. Dampaknya PDJT sebagai pengelola “Trans Pakuan” menjadi BUMD yang tidak sehat dan saat ini berproses untuk restrukturisasi.
Karenanya, Komisi III bersama Dishub Kota Bogor menggelar Rapat Kerja (21/4) guna membicarakan dukungan Komisi III terhadap permohonan Pemberian Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Bogor ke Kementerian Perhubungan RI melalui BPJT.
Menurut Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, dirinya punya sikap mendukung upaya Pemkot Bogor untuk mengakselerasi peningkatan pelayanan/penggunaan angkutan umum massal “Trans Pakuan” yang berkualitas, aman, nyaman, dan terjangkau dengan dukungan alokasi subsidi dari pemerintah pusat.
Karnain melanjutkan, “Secara substansi Saya setuju dengan rencana Pemkot Bogor mengajukan permohonan pemberian subsidi angkutan umum massal “Trans Pakuan” dari Pemerintah Pusat melalui BPJT pada Tahun Anggaran 2021 dengan skema “buy the service”.
“Semoga dukungan DPRD kepada Pemkot Bogor untuk mengajukan subsidi bagi penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan memberi dampak positif kepada peningkatan mutu layanan transportasi umum massal dan lebih menjamin kesejahteraan para driver angkutan umum serta menyehatkan bisnis transportasi umum di Kota Bogor” jelas Karnain yang juga Politisi PKS.
