by

Iwan Suryawan Nilai Kebijakan Pemprov Jabar Masih Kontradiktif Terkait Mudik

Bandung, Inionline.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Satpol PP Jabar menginisiasi rapat koordinasi lintas provinsi untuk membahas kesepakatan bersama dalam menindaklanjuti larangan mudik.

Rapat yang digelar secara virtual tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Sekda Jawa Timur, Sekda DI Yogyakarta, Sekda DKI Jakarta, Sekda Jawa Tengah, Sekda Banten, dan perangkat daerah yang terlibat.

Sekda Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dalam rapat tersebut, semua daerah berkomitmen dan sudah menandatangani draft kesepakatan untuk sama-sama menangani mobilitas saat mudik Idulfitri.

“Kami di Jabar memfasilitasi melalui video conference untuk berkomitmen dengan menandatangani draft kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani secara virtual juga dalam menangani mobilisasi masa saat mudik, serta kesepakatan mengenai perizinan yang melintas antarprovinsi,” kata Setiawan.

Tidak ketinggalan Uu Ruzhanul Ulum selaku Wakil Gubernur Jawa Barat mengimbau masyarakat Jabar untuk tidak mudik lebaran. Tujuannya untuk membatasi ruang gerak SAR-CoV-2, virus penyebab COVID-19.

Menurutnya, Pemda Provinsi Jabar intens memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar, dan pemerintah provinsi yang berbatasan langsung dengan Jabar.

Dengan kolaborasi dan koordinasi yang kuat, Pak Uu optimistis mobilitas masyarakat pada periode larangan mudik, yakni 6-17 Mei 2021, dapat ditekan.

“Apakah itu jalur mudik yang berskala jalan protokol, jalan nasional, jalan kabupaten/kota, jalan provinsi bahkan jalan desa pun ada yang menjadikan proyek prioritas dalam pemantauan mudik,” kata Pak Uu, Selasa (20/4/2021).

Menanggapi pernyataan para elit eksekutif Jawa Barat tersebut, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat daerah pemilihan Kota Bogor, Iwan Suryawan menyayangkan masih adanya kebijakan kontradiktif di Jawa Barat dimana mudik dilarang namun tempat wisata sementara masih dibuka walaupun dengan protokol kesehatan yang cukup ketat.

“Artinya kalau mudik tidak boleh, pariwisata juga jangan, menghindari terbentuknya kerumunan. Lalu konsisten pada keputusan yang dijalankan sampai akhirnya keputusan dibuat dan dilaksanakan,” tukas Iwan.

Dirinya pun membandingkan dengan situasi mudik tahun lalu dimana ada pernyataan mudik tidak boleh tetapi pulang kampung boleh.

“Inikan ada kepentingan-kepentingan lain hingga terjadi inkonsistensi dalam kebijakan, jangan ada lagi ruang mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain,” pungkas Iwan.