Inionline.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan dukungannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem. Menurutnya, program-program yang dicanangkan Nadiem selama menjabat sebagai Mendikbud perlu mendapatkan dukungan, misalnya program Merdeka Belajar.
“Bagaimana kami memandang kinerja Mendikbud? Sejauh ini apa yang dicanangkan Nadiem perlu mendapat dukungan. Seperti pendidikan yang memerdekakan dan berakar pada falsafah pemikiran Ki Hadjar Dewantara,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/4).
Dia mangatakan bahwa persoalan pendidikan sebagai dasar kemajuan bangsa merupakan hal yang fundamental, itulah sebabnya, kata dia, PDIP mendukung kinerja Nadiem sebagai Mendikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Partai PDIP yaitu diskusi bersama Ketua Umum PDIP sekaligus Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri.
“Dialog tersebut memang diperlukan bagi kepentingan kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional bangsa kita,” ungkapnya.
“Terlebih pendidikan juga harus mengedepankan objektivitas, rasionalitas, dan semangat juang untuk menguasai ilmu pengetahuan,” imbuhnya.
Dia juga mendukung Nadiem untuk menekankan pendidikan politik sebagai arah kemajuan Indonesia. Dia mengatakan, pendidikan politik di Indonesia berakar dari sejarah perjuangan bangsa ini.
Itulah sebabnya, kata Hasto, ia dan rekan satu partainya yakni Ahmad Basarah dan Yasona Laoly menemani Nadiem berdiskusi dengan Mantan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri agar bisa mendalami pendidikan politik di Indonesia.
“Politik pendidikan berguna untuk meletakkan landasan kebudayaan bagi kemajuan bangsanya melalui penguasaan IPTEK. Politik pendidikan itu berakar pada sejarah perjuangan bangsa,” ujarnya
Hasto kemudian menegaskan bahwa partainya tidak pernah memandang Nadiem secara subjektif. Dia mengaku bahwa PDIP selalu memandang menteri-menteri Presiden Jokowi secara objektif.
“Partai tidak melihat menteri sebagai individu, partai melihat menteri sebagai pembantu presiden yang harus menjalankan kebijakan presiden,” ujarnya.
“Yang mana menteri itu harus fokus pada upaya menjalankan konstitusi dan UU dengan selurus-lurusnya,” kata dia.
Sebagai informasi, pertemuan Nadiem dan Megawati Selasa kemarin (20/4) mengundang berbagai komentar dari publik. Banyak publik yang mengaitkan pertemuan itu dengan isu reshuffle yang ramai dibicarakan beberapa waktu ini.
Hasto sebelumnya juga sudah menegaskan bahwa pertemuan keduanya hanya membahas arah pendidikan Indonesia ke depan, khususnya mengenai Pendidikan Pancasila.
