DEPOK, Inionline.id – Lima hal penting disampaikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Depok, dalam Masa Reses Sidang II Tahun 2020-2021, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS, H. Asep Arwin Kostara. Salah satunya soal kendaraan operasional bagi guru SD dan SMP.
“Ada lima poin penting yang disampaikan kepada saya. Tentu akan kita koordinasi dengan pak Walikota dan juga pak Imam Budi sebagai wakil terpilih,” jelasnya kepada Harian Radar Depok, di Gedung PGRI, Jalan Boulevard GDC, Selasa (2/3/2021).
Dirinya menyatakan, kelima poin itu, kebutuhan gedung PGRI mulai dari gaji petugas sampai musala, kendaraan operasional pengurus PGRI, kendaraan operasional bagi guru SD dan SMP, dan sekretariat PGRI di setiap Kecamatan. “Pembangunan gedung PGRI juga atas usulan dari anggota dewan Jawa Barat yang tiga kali mengajukan baru terealisasi,” ungkapnya.
Dirinya pun mengatakan bahwa akan memprioritaskan kebutuhan gedung PGRI, sebab ini menjadi janji Walikota kepada tenaga guru yang ada di Depok.
“Buat operasional petugas di sini dan pembangunan musala, itu yang akan kemungkinan akan cepat terealisasi, ini karena janji Walikota yang kebetulan wali dan wakil juga dari PKS,” ujarnya kepada awak media.
Kali ini, pengajuan ke Provinsi Jawa Barat harus menggunakan e-budgetting agar menghindari pihak kedua maupun ketiga, dari setiap lembaga yang mengusulkan. Permasalahannya, jajaran di PGRI Depok dihuni oleh yang berusia lanjut sehingga mengupload menjadi permasalahan baru.
“Saya sudah komunikasikan agar di PGRI diisi sama guru yang masih muda atau anak milenial, jadi bisa mengikuti konsep online yang sekarang, sehinga bisa memudahkan untuk mengusulkan,” kata Asep.
Poin terakhir yang kemungkinan akan menemukan kesulitan untuk merealisasikannya, adalah pengadaan sekretariat PGRI di atas lahan sendiri. Hal ini karena berbenturan dengan penyediaan lahan, sebab yang menyediakan lahan adalah pemerintah kota, provinsi sifatnya merelisasikan anggaran pembangunan.
“Mungkin ini akan memakan waktu cukup lama untuk realisasinya, karena banyak pihak yang terlibat, baik provinsi, kota, pgri, serta pihak lainnya,” tandas Asep.
