Inionline.id – Pemerintah Prancis menuduh Rusia menggunakan vaksin virus Corona (COVID-19) buatannya, Sputnik V, sebagai alat propaganda. Rusia dinilai memanfaatkan vaksin buatannya untuk menyebarkan pengaruh dan pesan negaranya, bukannya memerangi pandemi Corona yang memicu kritis kesehatan global.
“Dalam hal bagaimana itu dikelola, itu (vaksin Sputnik V) lebih merupakan sarana propaganda dan diplomasi agresif daripada sarana solidaritas dan bantuan kesehatan,” ujar Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, kepada radio France Info dan dilansir AFP, Jumat (26/3/2021).
Vaksin Rusia mendapat banyak kecaman dari negara-negara Barat. Namun Presiden Vladimir Putin — yang divaksin sputnik pada Selasa (23/3) waktu setempat — menganggap skeptisisme terhadap vaksin Rusia sebagai hal ‘aneh’.
Dalam pernyataannya, Le Drian menyebut bahwa Rusia dan China menggunakan vaksin Corona buatan mereka untuk mendapatkan pengaruh di luar negeri ‘bahkan sebelum memvaksinasi populasi mereka sendiri’.
Disebutkan Le Drian bahwa Rusia mengumumkan ‘dengan banyak perhatian media’ bahwa mereka akan mengirimkan 30 ribu dosis vaksin ke Tunisia.
Namun, lanjut Le Drian, diketahui bahwa program COVAX yang didukung Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengirimkan 100 ribu dosis vaksin ke negara Afrika Utara itu, dengan 400 ribu dosis lainnya akan datang pada Mei.
“Seperti itulah kerja solidaritas yang sebenarnya, itulah kerjasama kesehatan yang sesungguhnya,” sebut Le Drian.
Rusia mendaftarkan vaksin Sputnik V pada Agustus tahun lalu, menjelang dilakukannya uji klinis skala besar, yang memicu kekhawatiran di kalangan banyak pakar soal proses yang terlampau cepat.
Pengkajian lanjutan sebagian besar positif, dengan jurnal medis terkemuka The Lancet mempublikasi hasil uji klinis yang menunjukkan vaksin Sputnik V aman dan efektif lebih dari 90 persen melawan Corona.
Badan Obat-obatan Eropa (EMA) pada bulan ini mulai meluncurkan pengkajian terhadap Sputnik V, langkah kunci agar vaksin Rusia disetujui sebagai vaksin non-Barat pertama yang digunakan di seluruh blok beranggotakan 27 negara ini.
