Polemik Mudik Lebaran: Diizinkan Menteri Perhubungan, Dikritik Satgas

Headline, Nasional157 views

Inionline.id – Pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini, meskipun pandemi virus corona (Covid-19) belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan membuat sejumlah mekanisme protokol kesehatan yang ketat bagi warga yang ingin mudik ke kampung halaman.

“Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan dan lakukan tracing pada mereka yang akan berpergian,” ujar Budi beberapa waktu lalu.

Keputusan ini berbeda dengan tahun lalu ketika pemerintah melarang warga mudik Lebaran.

Budi mempercayai bahwa program-program pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 saat ini menambah percaya diri masyarakat untuk berpergian, terutama program vaksinasi. Ia memprediksi bisa terjadi lonjakan orang mudik tahun ini.

Pihaknya mengeluarkan tujuh kebijakan penyelenggaraan angkutan lebaran. Pertama, terus mensosialisasikan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat keberangkatan, selama perjalanan, hingga di tempat kedatangan.

Kedua, menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, udara. Ketiga, memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi.

Berikutnya, keempat, meningkatkan ketertiban dan keamanan pada simpul-simpul transportasi. Kelima, melaksanakan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan antara lain Korlantas Polri, PU, Jasa Marga, pemda, hingga operator jasa transportasi dengan membentuk posko-posko bersama.

Keenam, melakukan rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan angkutan Lebaran. Ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran dimulai dari persiapan sampai dengan pasca pelaksanaan.

Doni menegaskan bahwa rencana mudik Lebaran 2021 masih dalam tahap kajian. Doni memastikan belum ada keputusan final terkait hal tersebut.Rencana pemerintah yang tak melarang mudik lebaran itu berujung polemik. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan bahwa selama ini libur panjang selalu diikuti dengan tren lonjakan kasus positif.

“Saya selaku ketua satgas akan memberikan masukan sebagaimana pengalaman kita semuanya,” terang Doni.

Anggota Bidang Tracking Satgas Penanganan Covid-19 Masdalina Pane justru terang-terangan mengkritisi rencana mudik Lebaran 2021. Ia meminta Kemenhub mengevaluasi protokol kesehatan di transportasi umum sebelum memutuskan mudik Lebaran.

“Menurut saya, kalau Kemenhub ingin membuat regulasi tersebut (perizinan mudik) maka Kemenhub lebih dulu melakukan pengawasan terhadap moda transportasi yang ada. Apa sudah menerapkan protokol atau tidak,” kata Masdalina.

“Jangan membuat aturan kemudian dia melanggar sendiri,” sambungnya.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra juga meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan mudik Lebaran 2021. Pasalnya, perizinan mudik Lebaran dapat memicu lonjakan kasus Covid-19.

Hermawan turut menyinggung pelonggaran aktivitas mudik rentan memicu penyebaran kasus virus corona, sehingga penanganan pandemi akan memakan waktu lebih panjang.

Rencana tersebut juga mendapat penolakan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurut dia, kebijakan tersebut justru akan memicu lonjakan kasus penularan Covid-19 yang masih belum mereda.

“Belum waktunya kita menumbuhkan kondisi yang normal, karena memang (kasus) masih fluktuatif. Jadi lebih baik kita bisa mengontrol diri kita sendiri,” kata Sultan.

Sultan mengaku tak mempersoalkan kebijakan pemerintah mengizinkan mudik Lebaran. Kendati demikian ia meminta seluruh pihak mewaspadai lonjakan kasus yang muncul pada setiap momen liburan.