Inionline.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ton dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan demi menjaga ketersediaan dan harga beras di dalam negeri.
“Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta ton,” ungkap Airlangga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).
Airlangga menjelaskan terdapat dua skema dalam menjaga pasokan beras di dalam negeri. Pertama, impor 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.
Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), antisipasi dampak banjir, dan pandemi covid-19.
Rencana pemerintah menuai kritik dari beberapa pihak. Salah satunya Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon.
Ia meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras 1 juta ton. Masalahnya, rencana itu berpotensi menekan harga gabah dan merugikan petani lokal.
Menurut Fadli, rencana impor beras merupakan kebijakan nirsimpati karena diumumkan jelang panen raya. Meski belum ada kepastian terkait rencana tersebut, tetapi sudah berdampak langsung pada turunnya harga gabah petani secara signifikan.
Hal ini membuat petani lokal semakin rugi. Pasalnya, sebelum ada rencana impor beras saja, harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).
“Pengumuman rencana impor beras tentu akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani,” ucap Fadli.
Fadli mengingatkan puncak panen raya musim tanam Oktober-Maret 2020 adalah Maret-April 2021. Berdasarkan data yang ia punya, potensi gabah kering giling (GKG) Januari-April mencapai 25,37 juta ton atau setara dengan 14,54 juta ton beras naik 3 juta ton dibandingkan periode yang sama 2020.
“Tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan impor beras. Statistiknya jelas cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020 sehingga tidak ada dasar kuat bagi pemerintah untuk impor beras,” jelas Fadli.
