Bandung, Inionline.id – Respon Pemprov Jabar dengan memasukan fitur logistik di aplikasi Pikobar yang bertujuan agar tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes maupun Dinas Kesehatan kota-kabupaten dapat mengirim permohonan pengadaan alat kesehatan mendapat tanggapan dari anggota komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan.
Menurut legislator asal Kota Bogor tersebut, Pemprov harus tetap mengkombinasikan data dari Pikobar dengan data lapangan yang ada di dinas terkait.
“Walaupun mungkin Pikobar dianggap efektif, gimana dengan fungsi Dinas Kesehatan terkait dengan alat kesehatan, kalau saya menyesuaikan lagi dengan slogan gubernur sendiri ya harus meningkatkan kolaborasi dan segala macam itu untuk mencapai Jabar juara,” ujar Iwan, Jum’at (19/02/2021).
Lanjut, Iwan menegaskan Pikobar tidak bisa berdiri sendiri, walaupun dinilai efektif, aplikasi tersebut tetap harus diperkuat dengan data lapangan yang ada di dinas terkait.
“Sekalian juga analisanya, hasil data lapangan yang dilakukan kota-kabupaten tentang kebutuhan alat kesehatan, penyaluran alat kesehatan, penyaluran vaksin, dan segala macam, Pikobar sebagai bentuk informasi tetap harus dikombinasikan dengan data dan fakta di lapangan,” pungkas Iwan.
Terkait efektifitas aplikasi Pikobar, Iwan menyatakan harus ada proses klarifikasi nyata kepada dinas-dinas terkait, apakah fakta dilapangannya benar efektif atau tidak.
