Inionline.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp627,9 triliun. Defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) pun menjadi 5,7 persen.
Alokasi anggaran tersebut lebih tinggi dari perkiraan penambahan anggaran yang ia sampaikan 3 hari lalu, yakni Rp619 triliun.
“APBN #uangkita akan terus menjaga dan dijaga untuk melindungi rakyat dan Indonesia dengan akuntabel dan tata kelola yang baik dan hati-hati,” tulisnya dalam akun Instragram pribadinya @smindrawati, Sabtu (6/2).
“Defisit (% PDB) -5,7 %,” demikian dikutip dari tabel yang diunggahnya itu. Angka defisit itu mendekati jumlah pada APBN 2020 yang mencapai 6,07 persen.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, yang kemudian disahkan menjadi UU, membolehkan defisit melebihi 3 persen hingga 2023.
Namun, beberapa pengamat menyebut itu berdampak pada lonjakan jumlah utang pemerintah seperti yang terjadi pada tahun lalu.
Seperti diketahui, dengan defisit 6,09 persen di akhir 2020 pembiayaan utang baru pemerintah mencapai Rp1.226,8 triliun, naik hampir tiga kali lipat atau 180,4 persen dari 2019 yang hanya Rp 437,5 triliun.
Sebelumnya, dalam rapat di Komisi XI DPR, pekan lalu, Bendahara Negara menyampaikan perkiraan alokasi anggaran PEN mencapai Rp553,1 triliun.
Rinciannya, Rp104,7 triliun untuk bidang kesehatan, Rp150,96 triliun untuk Perlinsos, Rp141,36 triliun untuk program prioritas, serta dukungan pembiayaan untuk UMKM dan korporasi Rp150,06 triliun.
Kemudian di luar itu, ada indikasi tambahan kebutuhan mendesak untuk penanganan dampak Covid-19 dan PEN 2021 yakni Rp14,6 triliun untuk bidang kesehatan, Rp36,6 triliun untuk Perlinsos dan Rp25,5 triliun untuk dukungan UMKM dan dunia usaha.
