Inionline.id – Pemerintah akan memulai program vaksinasi COVID-19 pada 13 Januari 2021. Komisi IX DPR mewanti-wanti perlunya menunggu surat izin dari BPOM.
“Yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah, satu jelas harus menunggu surat izin penggunaan vaksin oleh Badan POM karena sampai sekarang surat izin itu belum keluar,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, Selasa (5/1/2021).
Nihayatul mengungkapkan, vaksin Corona tidak boleh disuntikkan ke masyarakat jika surat izin dari BPOM belum didapatkan. Selain itu, vaksin yang digunakan juga harus dipastikan lulus uji klinis tahap 3.
Nihayatul pun mengaku mendapatkan informasi uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac akan selesai pada 8 Januari mendatang. “Katanya tanggal 8 Januari ini uji klinis (tahap) 3 selesai,” katanya.
Diketahui, Menkes Budi Gunadi Sadikin (BGS) memastikan proses vaksinasi perdana virus Corona (COVID-19) digelar hari Rabu depan pada 13 Januari. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin.
“Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/1) di Jakarta oleh Bapak Presiden,” ujar BGS dalam keterangan tertulis dari Puspen Kemendagri, Selasa (5/1/2021).
Mengenai vaksinasi COVID-19, BGS berharap kepala daerah turun untuk melihat proses vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Kemudian pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak/Ibu Gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat,” ujar BGS.
Penyuntikan vaksin rencananya akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap, yang diawali oleh tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan key leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.
