Bandung, Inionline.Id – Semakin menurunnya nilai bantuan sosial (bansos) dari provinsi Jawa Barat kepada masyarakat penerima tampaknya cukup memancing perhatian Iwan Suryawan selaku anggota komisi V DPRD Jawa Barat.
Menurutnya terkait kebijakan bantuan sosial tanggung jawabnya berada di gugus tugas Covid-19 bukan di Dinas Sosial Jawa Barat.
“Semua bermula dari data kemudian konsistensi terkait apa yang diucapkan pemimpin dengan implementasi di lapangan, itu yang saya sampaikan ke kepala Dinas Sosial Jawa Barat, berapapun bantuannya no problem bagi saya tapi konsisten dengan apa yang dibicarakan,” tegas Iwan.
Lebih lanjut, menurut Iwan Suryawan, Ridwan Kamil di awal menyatakan 500 ribu rupiah untuk 4 kali bantuan sosial. Artinya Ridwan Kamil sudah menghitung berapa rupiah yang harus disiapkan untuk menanggulangi atau merealisasikan ucapannya.
“Pada kenyataannya di lapangan ada tambahan jumlah penerima keluarga miskin dari 1,3 juta ke 1,9 juta. Kemudian anggarannya berkurang dari yang disediakan akhirnya terjadi perubahan, di bantuan ke 3 nilainya 350 ribu, 150 ribu uang tunai 200 ribunya sembako, kemudian gelombang ke 4 cuma 100 ribu rupiah dan ini menjadi ramai di masyarakat,” ungkap Iwan.
Selain itu Iwan menyayangkan ketika bansos gelombang ke 4 tersebut nilainya hanya 100 ribu kemudian masyarakat harus mengantri di kantor pos sehingga kerumunan tersebut berpotensi menyebarkan virus Covid-19.
“Maksud saya kalau pemimpinnya bilang 500 ribu dikali 4 ya sudah siapkan jumlah itu dan jangan berubah, kalaupun berubah diumumkan, jangan diumumkannya pas pelaksanaan kan jadinya ramai masyarakat,” imbuh Iwan, Sabtu (09/01/2021).
Kemudian Iwan berharap agar Ridwan Kamil lebih konsisten lagi kedepannya ketika menyampaikan ide dan gagasannya dengan menyesuaikan terhadap kekuatan anggaran sebenarnya dahulu baru berbicara.
