Inionline.id – Pemerintah bakal fokus melakukan rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2021. Namun, banyak pihak yang keberatan dengan status guru Aparatur Sipil Negara (ASN) sistem kontrak tersebut.
Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan PPPK memiliki batas perjanjian waktu kerja. Ia khawatir status PPPK guru bakal jadi ajang politisasi.
“Ada kekhawatiran politisasi yang lebih besar pada guru-guru PPPK,” kata Satriwan dalam Diskusi Publik Nasib Guru Indonesia secara daring, Rabu 13 Januari 2021.
Satriwan menjelaskan, merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 70 Tahun 2020, perjanjian kerja PPPK bisa saja tidak diperpanjang masa kontraknya. Kondisi ini dinilai bisa memicu ‘permainan’ pemutusan kontrak PPPK dengan alasan kinerja.
“Alasannya dibuat objektif ditulis kinerja tidak bagus, padahal karena faktor like and dislike. Dikhawatirkan mendapatkan perlakuan tidak baik oleh pihak pemberi kerja,” jelasnya.
Satriwan menambahkan, dengan regulasi yang ada, memberhentikan guru PPPK itu sangat mudah, jika dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan, meskipun terlibat kasus, PNS akan tetap mendapatkan gaji.
“Jadi guru PPPK ini rentan untuk diputus kontraknya, ini berbeda dengan mekanisme pemberhentian PNS yang sulit, mekanismenya berjenjang. Kalau pemberhentian guru PPPK itu seperti membalikkan telapak tangan oleh kepala daerah,” terangnya.
Dia pun meminta agar Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan porsi rekrutmen yang seimbang. Jangan sampai fokus merekrut PPPK, tapi tidak membuka formasi PNS bagi guru.
“Karena 1,3 juta guru kebutuhan kita di 2024 untuk sekolah negeri. Jangan tergesa-gesa untuk merekrut satu juta tahun (PPPK) ini. Harusnya ada reformasi persentase rekrutmen PNS dan PPPK, 50-70 persen (rekrutmen) guru PPPK, 30-50 persen guru PNS. Jangan 100 persen PPPK,” ungkapnya.
