by

Covid-19 Makin Menggila, Bamus DPRD Segera Gelar Rapat Kerja dengan SKPD

Inionline.id – Pandemi Covid-19 yang belum mereda membuat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Bogor menyepakati adanya agenda untuk menggelar Rapat Kerja Gabungan lintas komisi dan SKPD terkait untuk monitoring dan evaluasi penanganan covid-19.

Anggota Bamus DPRD H. Fikri Hudi Oktiarwan menyampaikan bahwa di awal tahun ini harus dilaksanan rapat kerja gabungan yang melibatkan semua elemen terkait penanganan Covid-19.

“Hal ini kita angkat mengingat dampak Covid-19 ini sudah banyak berpengaruh ke dalam permasalahan secara multi dimensi. Selain masalah kesehatan yang sudah kita rasakan bersama, masalah ekonomi, masalah pendidikan juga. Seperti halnya proses belajar mengajar yang sampai hari ini harus dilakukan secara daring,” papar Fikri, usai rapat Bamus, Selasa (5/1/2020).

Menurutnya, saat ini Kabupaten Bogor masih termasuk dalam zona merah, maka belum bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka. Ini terlihat dengan makin bertambahnya warga yang terpapar, sehingga proses pembelajaran harus dilakukan tetap secara daring.

Ia pun menyampaikan perihal kondisi rumah sakit yang tidak lagi bisa menambah pasien dikarenakan kapasitasnya sudah tidak bisa menampung pasien baru.

“Orang yang terpapar covid-19 ini semakin besar di Kabupaten Bogor. Kapasitas rumah sakit hari ini dilaporkan penuh, baik di RSUD maupun RS yang ditunjuk untuk menangani pasien Covid-19,” tambahnya.

Kondisi demikian menjadikan masyarakat mengalami kesulitan ketika memerlukan penanganan khusus untuk dilakukan perawatan, karena sulit untuk mendapatkan kamar.

“RS Darurat yang di Kemang pun telah habis masa sewanya, maka ini harus disikapi juga. Apakah akan diperpanjang atau seperti apa, di tengah pandemi covid yang belum mereda ini,” ungkap pria yang juga Ketua Fraksi PKS ini.

Selain itu juga tentang rencana vaksinasi yang akan dilakukan di Kabupaten Bogor. Pihaknya menilai untuk dibahas dan diketahui bagaimana rencananya.

“Banyak aspek yang multi dimensi, yang harus disikapi oleh semua komisi dan SKPD. Karena hingga saat ini belum terlihat adanya penurunan angka masyarakat yang terpapar,” pungkasnya.