Inionline.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan vaksinasi COVID-19 rampung di akhir tahun 2021. Alasannya, kata Jokowi, Indonesia memiliki 30 ribu vaksinator dan sejumlah faktor penunjang lainnya.
“Program vaksinasi COVID-19 telah dimulai, dan saya perintahkan agar vaksinasi ini selesai sebelum 2021. Kita sudah memesan 426 juta dosis vaksin dari 4 perusahaan dan negara yang berbeda, kita telah menyiapkan 30 ribu vaksinator, 10 ribu puskesmas, dan 3 ribu rumah sakit yang akan mendukung vaksinasi kepada kurang lebih 181,5 juta rakyat Indonesia,” ujar Jokowi dalam sambutannya secara virtual di acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Senin (25/1/2021).
Untuk vaksinasi COVID-19, Indonesia sudah memesan 426 juta dosis vaksin dari 4 perusahaan. Salah satu vaksin COVID-19 yang sudah tiba di Indonesia yakni dari Sinovac asal China.
“Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen menangani isu kesehatan yang lain seperti TBC dan stunting agar kesehatan masyarakat bisa pulih dan semakin baik lagi,” ujar Jokowi.Jokowi menerangkan, pemerintah juga paralel menangani isu kesehatan lainnya di luar pandemi COVID-19 atau pandemi virus Corona/SARS-CoV-2. Pemerintah tetap menangani masalah tuberkulosis (TBC) serta stunting.
Sehari setelah dilantik menjadi Menkes, Budi Gunadi Sadikin mendapat masukan dari beberapa aktivis Kesehatan bahwa jumlah kasus Covid akan melonjak sedikitnya 30 persen usai liburan Natal dan Tahun Baru. Artinya, dalam waktu singkat kapasitas ruang perawatan di rumah sakit harus ditambah.
“Mereka bilang saya pasti akan kalang-kabut bila tak segera mengantisipasi, karena minggu kedua dan ketiga Januari jumlah pasien Covid pasti akan melonjak sedikitnya 30 persen,” kata Budi, Jumat (22/1).
Dia mengaku tak bisa tidur mendapat masukan dari mereka. Budi langsung meminta rumah sakit menambah kapasitas ruang rawat inap dan ICU. Khusus di Jakarta, misalnya, kapasitas RSCM ditambah sekitar 50-60 kamar dan RS Fatmawati (60-70 kamar).
Secara hitungan kasar, kebutuhan tempat tidur di rumah sakit RS untuk rawat pasien adalah 30 persen dari kasus aktif dan 5 persen untuk ICU. Jika pada November jumlah kasus aktif mencapai 50 ribu, jadi butuh 15 ribu kamar (tempat tidur), dan 2500 untuk di ICU.
Pada Januari, jumlahnya mencapai 140 ribu kasus aktif. Jadi jumlah ruangan atau tempat tidur yang harus disiapkan melonjak dari 15 ribu menjadi 41 ribu.
Selain itu, bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dia memberikan izin kilat untuk RS Ukrida berkapasitas 267 tempat tidur. Izin untuk rumah sakit itu sudah lama diajukan tapi tak kunjung keluar.
“Saya ngomong ke gubernur, dia paham akan terjadi lonjakan jadi butuh tambahan kapasitas, ya udah kita approve, jebret,” katanya.
Terobosan ketiga, untuk menambal kekurangan dari sisi tenaga kesehatan (perawat), dia merekrut 10 ribu perawat yang baru lulus. Dia mengizinkan mereka untuk langsung bekerja meskipun lazimnya harus ada proses sertifikasi. “Selama masa pandemi mereka bisa langsung kerja, gak perlu nunggu sertifikasi dulu,” ujarnya.
Selain itu, dia juga membenahi dan mengintegrasikan sistem TI di lingkungan Kemenkes. Maklum, Sarjana Fisika Nuklir itu pernah menjadi staf teknologi informasi (TI) di IBM Asia Pasifik dan berkantor di Tokyo, Jepang. Pembenahan sistem TI ini terkait dengan data tenaga kesehatan yang akan menerima vaksinasi.
Terkait program vaksinasi, dia antara lain menghadapi kendala logistik berupa terbatasnya jumlah lemari pendingin untuk mendistribukan dan menyimpan vaksin. Untuk menyiasatinya, selain meminta puskesmas untuk menambah lemari pendingin, dia juga bekerja sama dengan Unilever yang punya kapasitas untuk itu.
