by

M Ichsan Siap Pelajari Detail Janji Kampanye Ridwan Kamil

Bandung, Inionline.Id – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD 2018-2023, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) Nomor 86 Tahun 2017, secara virtual di Jabar Command Center, Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/11/2020).

Ridwan Kamil menyatakan bahwa Prioritas Pembangunan Daerah Jabar 2018-2023 menjadi 1+9 prioritas. Tambahan satu prioritas yaitu penanganan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19. Sembilan prioritas, yaitu: (1) Akses pendidikan untuk semua; (2) Desentralisasi pelayanan kesehatan; (3) Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi; (4) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata; (5) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; (6) Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; (7) Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa); (8) Subsidi gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); dan (9) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Menyikapi point ke 6 dimana pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari prioritas pembangunan, anggota komisi IV DPRD Jawa Barat, Mochamad Ichsan Maoluddin menyatakan bahwa semua program dari Pemprov Jawa Barat sifatnya strategis.

“Terlepas itu bagian dari janji kampanye Ridwan Kamil, karena janji kampanye beliau dituangkan dalam RPJMD, dan dikemas kembali didalam musrenbang, sesungguhnya kita tinggal mengingatkan kembali kepada project-project yang akan di gagas bahkan disepakati oleh stakeholder yang hadir pada saat musrenbang tersebut,” ujar Ichsan pada Jum’at (04/12/2020).

Catatan Musrenbang Jawa Barat yang diakui M Ichsan cukup tebal akan dijadikan panduan baginya dan komisi IV untuk di explore lebih dalam lagi.

“Semua komisi punya kapoksinya, kita juga setiap rapat fraksi itu setiap wakil dari masing-masing komisi itu menyampaikan isu strategis yang perlu didorong, karena kita bersama kawan-kawan dari badang anggaran untuk menyisihkan nota komisi IV,” pungkas politisi PKS tersebut.