Inionline.id – Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto mengatakan vaksin Sinovac berjumlah 1,2 juta dosis yang sudah diterima dari China menjadi momentum awal dari Pemerintah dalam proses pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.
“Ini mencerminkan bahwa keselamatan rakyat merupakan prioritas utama dalam penanganan pandemi COVID-19,” ungkap Airlangga dalam keterangannya, Rabu (9/12/2020).
Pelaksanaan vaksinasi akan dimulai pada akhir Januari 2021 atau minggu pertama Februari 2021. Hal ini dilakukan setelah vaksin mendapat Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM yang akan dikeluarkan di Minggu ke 3/4 Januari 2021.
Ia menjelaskan sejumlah parameter dan indikator yang mendukung program pemulihan nasional. Menurutnya, penerapan kebijakan fiskal ekspansif untuk melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional dan percepatan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja. Penanganan pandemi juga terus dimaksimalkan dengan pengendalian kasus dan ketersediaan vaksin.
Menko Perekonomian ini menjelaskan adanya ketakutan di dunia usaha tentang kondisi pandemi yang tak berujung kini sudah dieliminasi. Menurutnya para pengusaha atau dunia usaha tak perlu khawatir secara berlebihan.
Pemeringah juga terus melakukan upaya untuk menekan laju kasus COVID-19 melalui program 3T (testing, tracing, treatment). Namun hal itu juga memerlukan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat dalam menerapkan kewajiban 3M (mencuci tangan, memakai masker menjaga jarak).
Skema pemulihan ekonomi di masa pandemi masih berlanjut, Pemerintah akan terus mengintegrasikan pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional secara paralel. Dari sisi kesehatan ada 3T yang terus dijalankan, dari sisi ekonomi, Pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang berlanjut di tahun 2021 dengan anggaran Rp 372,3 triliun.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara sisi kesehatan dan pemulihan ekonomi karena hal tersebut tak dapat dipisahkan,” ujarnya.
Airlangga mengatakan pula Pengesahan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bentuk reformasi struktural dalam penciptaan lapangan kerja dan kemudahan dalam membuka usaha baru.
“UU ini akan mampu mendorong penyerapan tenaga kerja dan memunculkan usaha-usaha baru, sehingga ekonomi segera pulih,” pungkasnya.
