Inionline.id – Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Chandra Setiawan menyebut beberapa analisis kebijakan yang dilakukan terhadap industri mengindikasikan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Analisis itu merupakan bagian dari 10 evaluasi kebijakan pemerintah yang dikeluarkan KPPU tahun ini.
Chandra mengungkapkan persaingan usaha yang tidak sehat ditunjukkan oleh tingginya harga jual atau kelangkaan pasokan industri. Dia mencontohkan kelangkaan gula pasir dan kasus ekspor benih lobster sebagai dua dari 10 evaluasi kebijakan yang dikeluarkan KPPU.
“KPPU memberikan pandangan terkait persaingan usaha di mana seringkali kebijakan perlindungan mendistorsi persaingan dan merupakan strategi rising rival cost oleh pemegang power market di pasar,” katanya pada KPPU Awards 2020, Selasa (15/12).
Chandra menjelaskan saran yang dikeluarkan sejalan dengan tugas KPPU mengawasi kebijakan pemerintah yang berpotensi menghambat atau mendistorsi persaingan antar pelaku bisnis.
DAPU sendiri merupakan daftar yang berisikan rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, agar kebijakan yang disusun sejalan dengan prinsip persaingan usaha dan tidak menciptakan distorsi pasar.
Sebagian besar saran yang dikeluarkan berkaitan dengan isu transportasi, konstruksi, bea masuk, dan pengadaan publik.
“Dapat dibilang kegagalan suatu pasar disebabkan dua unsur, kebijakan pemerintah yang tidak mendorong persaingan atau penegakan hukum persaingan yang tidak efektif,” kata dia.
