Inionline.id – Kementerian PUPR memiliki program bantuan perumahan berbasis komunitas untuk kalangan pekerja non fixed income. Berbagai kalangan seperti pengembang, perbankan, hingga masyarakat terus didorong untuk bisa mewujudkan aksesibilitas terhadap produk perumahannya.
Pemerintah memiliki beberapa skema untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses kepada pembiayaan perumahan. Program perumahan yang utama tentunya program KPR berubsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya saja program ini menitikberatkan pada kalangan pekerja formal yang memiliki slip gaji resmi dari perusahaan.
Di sisi lain, banyak masyarakat yang sebetulnya memiliki kemampuan mencicil yang cukup besar namun tidak bisa mengakses ke pembiayaan formal karena tidak memiliki slip gaji. Terkait hal ini, skema bantuan pembiayaan perumahan yang dikeluarkan pemerintah juga ada beberapa jenis bahkan untuk kalangan pekerja informal sekalipun bisa dicarikan mekanismenya.
Karena itu menurut Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Hidayat, untuk kalangan masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap atau non fixed income, ada program perumahan berbasis komunitas yang bisa digunakan.
“Pilot project untuk program perumahan bagi komunitas ini sudah ada yaitu perumahan bagi komunitas tukang cukur Garut, jadi mereka yang mencarikan tanahnya nanti bantuan perumahannya bisa diberikan. Kalangan pengembang maupun perbankan juga bisa masuk melalui program ini. jadi landasannya komunitas dan itu basis konsumennya sangat besar,” katanya.
Diakui Hidayat, saat ini ada banyak kendala khususnya bagi kalangan non fixed income ini untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan. Tapi di sisi lain, kemampuan mencicil kalangan ini juga tidak kecil bahkan mampu untuk membeli rokok yang harganya bisa mencapai Rp50 ribu per hari.
“Kalau biaya untuk membeli rokok Rp50 ribu per hari saja bisa, itu sebulan Rp1,5 juta, padahal untuk program rumah berubsidi cicilannya hanya Rp900 ribu hingga Rp1 jutaan per bulan. Tentu kalangan ini sangat mampu untuk bisa mencicil rumah makanya edukasi dan sosialisasi perlu terus ditingkatkan,” imbuhnya.
Karena itu sekali lagi Hidayat mendorong khususnya kalangan pengembang, perbankan, dan berbagai pihak lainnnya untuk terus bersama-sama mendorong agar berbagai komunitas bisa mengupayakan perumahannya. Keberadaan perumahan juga semakin penting saat situasi pandemi Covid-19.
“Dari sisi pemerintah kami juga terus memperbanyak pilot project yang artinya lebih banyak komunitas yang disasar untuk mewujudkan perumahannya. Nantinya, bantuan yang diberikan juga harus tepat sasaran dan masyarakat betul-betul bisa merasakan manfaat yang besar dengan adanya program ini,” bebernya.
