Bogor, Inionline.Id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru’yat memimpin rombongan komisi V DPRD Jabar saat melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Asuhan Anak (PSAA), Cibalagung, Kota Bogor, pada Rabu (04/11/2020).
Ru’yat memotivasi para pimpinan dinas yang hadir pada acara tersebut yaitu Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Dodo Suherman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Poppy Sophia Bakur, dan Sekretaris BPBD Jawa Barat, Ir Budi Juanda.
“Komisi V hadir untuk memastikan kompetensi peran dan fungsi mitra komisi V terkait dengan Public Service itu berjalan dengan baik dan ada peningkatan, itu point pentingnya,” ujar Ru’yat.
Kemudian menurut mantan Wakil Walikota Bogor ini, biasanya TAPD lebih mengapresiasi dinas-dinas yang bisa menghasilkan pendapatan.
“Padahal tugas utama pemerintah daerah provinsi Jawa Barat melakukan pelayanan kepada masyarakat, karena pemda adalah public sector, bukan private sector, bukan cari keuntungan, jadi bapak dan ibu kepala dinas jangan minder, jadi mitra komisi V DPRD Jabar harus bangga, bahagia, karena ujungnya surga,” papar Ru’yat.
Lanjut, Ru’yat pun menginginkan agar rekomendasi komisi V ini disaat yang lain dikurangi justru yang ini naik, sehingga terjadi keseimbangan.
” Dan jangan ragu-ragu mengeluarkan anggaran, dimana masyarakat membutuhkan, jadi silpanya bikin nol, jangan bangga ada silpa, jadi kadang-kadang dinas kalau ada silpa prestasi, jangan !, karena kalau ada silpa apalagi besar, berarti ada hak publik yang harusnya diterima, tidak diterima,” tegas Ru’yat.
Lalu Ru’yat pun meminta ketika komisi V DPRD Jabar melakukan kunjungan dan tinjauan ke lokasi bencana dinas terkait pun harus mendampingi serta bantuan-bantuan untuk masyarakat dibawa dari gudang masing-masing dinas terkait.
“Jadi Buffer Stock jangan sampai menggunung, habiskan itu, baik yang dari provinsi, pusat, agar ada kebersamaan, karena kita di komisi V ini sangat egaliter, sangat equal diantaranya dalam tugas, meskipun anggaran buffer stock dinsos, dinas pemberdayaan perempuan, BPBD masih kurang dari kebutuhan masyarakat, pungkas Ru’yat.
Dodo Suherman selaku Kepala Dinas Sosial Jawa Barat pun berharap kepada komisi V DPRD Jawa Barat agar anggaran mereka untuk tahun 2021 tidak dikurangi lagi seperti tahun 2020 yang hanya mendapatkan anggaran sebesar 2 miliar rupiah.
“Jawa Barat merupakan daerah yang rawan bencana, selain masalah pengurangan resiko bencana, ketika terjadi kedaruratan bencana, bagaimana pemprov dalam hal ini dinas sosial bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan, terutama kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal sementara, disini dibutuhkan penganggaran yang optimal,” kata Dodo.
Dirinya pun mengapresiasi dukungan komisi V DPRD Jabar kepada Dinas Sosial Jawa Barat dengan mengusulkan anggaran yang lebih optimal dan lebih tercukupi lagi terkait logistik kebencanaan.
“Alhamdulillah di 2021 anggaran kami 11 miliar, mudah-mudahan ini bisa lebih memberikan ketersediaan jadi kalau ada yang membutuhkan kita siap-siap terutama merespon apa yang diminta Dinas Sosial kabupaten/kota, mudah-mudahan anggarannya tidak hilang karena sebelumnya dari 11 lalu disepakati 9 kemudian tiba-tiba angkanya jadi hilang, karena mungkin nota sudah diajukan kepada pak Gubernur, dan telah diskusi dengan komisi V saya yakin juga dengan rekan-rekan komisi V yang selama ini sudah mensupport kepada dinsos yang sifatnya langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan penghasil anggaran tetapi pengguna anggaran,” tutup Dodo.
