Klaten, Inionline.id – Pemkab Klaten menghentikan semua aktivitas penduduk termasuk tambang dan wisata di radius 5 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Hal itu sesuai rekomendasi BPPTKG menyusul status Gunung Merapi naik dari level Waspada ke level Siaga.
“Yang aktivitas tambang, di lembah yang dalam-dalam itu yang kita hentikan. Termasuk pendaki gunung dan wisatawan yang ada karena evakuasinya akan sulit,” kata Pjs Bupati Klaten Sujarwanto kepada wartawan usai rakor terkait peningkatan status Gunung Merapi, di rumah dinas Wakil Bupati Klaten, Jalan Dewi Sartika, Klaten, Kamis (5/11/2020).
Sujarwanto menyebutkan penutupan kegiatan tambang dan wisata tersebut karena lokasinya berada di daerah rawan bencana.
“Semua kita hentikan dan surat formal hari ini semua kita perintahkan. Bahkan spanduk untuk melarang warga berkegiatan akan segera dipasang,” sambung Sujarwanto.
Sementara untuk proses evakuasi warga, Sujarwanto mengatakan sudah menyiapkan skenario dan dipetakan kelompok prioritas yang akan diungsikan. Skenario awal, pengungsi berada di kantor publik atau tiga balai desa yang berjarak di atas 5 kilometer dari puncak Merapi, yakni di Desa Balerante, Sidorejo dan Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, yang jaraknya 5-8 kilometer dari puncak.
“Kita siapkan moving untuk kelompok rentan, tua, ibu hamil, anak-anak kita coba di Siaga ini untuk prioritas maka kita siapkan tiga tempat pengungsian sementara. Tempat pengungsian yang disiapkan sudah memperhatikan (protokol) COVID-19,” jelas Sujarwanto.
Namun untuk pengungsian belum akan dilakukan malam ini karena masih akan melihat perkembangan di lapangan.
“Untuk saat ini belum akan ada pengungsian, baru kita petakan dan siapkan. Tapi itu melihat situasi di lapangan,” terangnya.
Sujarwanto menambahkan, pihaknya telah mendata jumlah potensi pengungsi dari tiga desa yang masuk kawasan rawan bencana (KRB) yakni Desa Sidorejo, Balerante dan Tegalmulyo.
“Di tiga desa itu ada sekitar 1.300 jiwa. Untuk hitungan tidak ada COVID mungkin lokasi pengungsian muat tetapi dengan masa pandemi COVID tentu harus ada jarak,” kata Sujarwanto.
Selain itu, Pemkab Klaten mulai malam ini juga akan mendirikan posko. Posko induk berada di Pendapa Pemkab Klaten dan posko lapangan di kantor Kecamatan Kemalang.
“Posko lapangan kita operasionalkan di Kecamatan Kemalang. Posko merupakan pusat komando bertingkat, nanti posko operasional berada di tiga lokasi pengungsian,” ujar Sujarwanto.
Terpisah, Sekretaris BPBD Pemkab Klaten, Nur Tjahjono, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan rencana kontingensi. Rencana itu sudah disusun sejak tahun 2018.
“Untuk penanganan erupsi kita sudah susun rencana kontingensi. Saat tahap siaga masyarakat tidak boleh beraktivitas di tempat berbahaya di jarak yang direkomendasikan BPPTKG, evakuasi KRB 3 dan mengungsi jika ada guguran,” jelas Nur.
