Bandung, Inionline.id – Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat terus tancap gas untuk menyelesaikan Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian agar segera bisa disahkan. tercatat selama lima hari berturut-turut hingga Jum’at (23/10/2020) Pansus V terus mengumpulkan dan memperdalam materi-materi yang mendukung pembentukan perda persandian Jawa Barat.
“Jum’at kami ke Kabupaten Bandung Barat, diterima oleh dinas kominfo, lalu memang disana persandian belum ada tetapi kalau sistem SPBE nya sudah ada, jadi sebenarnya bahan yang kita punya dari tempat lain hampir sama dengan yang kita dapat di Bandung Barat,” ujar Erni Sugiyanti selaku anggota Pansus V DPRD Jawa Barat pada Minggu (25/10/2020).
Menurut politisi PKB tersebut belum ada daerah yang lengkap dan komprehensif dimana memiliki sistem SPBE, persandian, dan termasuk statistiknya.
“Ketika di Sumatera Barat pun sebenarnya sudah ada 2 unsur yaitu jaringan dan aplikasi itu sendiri, kemudian untuk persandiannya sendiri, tapi mereka dijadikan 2 perda, kalau untuk Jawa Barat sebenarnya kami ingin dijadikan satu seluruh perdanya,” tutur Erni.
Dirinya pun menambahkan bahwa target Pansus V DPRD Jawa Barat ingin menyelesaikan raperda ini pada akhir bulan Oktober sebelum masa reses di pertengahan November.
“Bahan di kita itu yang masih sedikit mengenai persandian, dan setelah dari Kominfo Banten kami langsung pembahasan pasal per pasal untuk raperda ini,” imbuh Erni.
Dirinya pun berharap dari bahan-bahan penyusunan perda komunikasi ini akan disesuaikan dengan yang telah dilakukan Jawa Barat dan perda tersebut sangat diharapkan agar cocok dengan kebutuhan provinsi Jabar.
“Banyak masukan yang dari Jawa Tengah, kita modifikasi, kita lihat lagi sistemnya, strukturnya, dan segala macam hal kemudian kita sesuaikan dengan dim yang ada sehingga cocok dengan situasi yang ada di Jawa Barat sehingga nantinya ada urusan yang berkaitan dengan jaringan serta fiber optic itu sudah sesuai dengan Jawa Barat,” pungkas Erni.
