Bogor, Inionline.Id – Anggota komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Muiz melakukan kunjungan kerja ke Panti Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Cileungsi (PRSABH) yang berlokasi di Kampung Cipicung, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada Rabu (07/10/2020).
Menurut Muswansyah selaku kepala UPTD PRSABH Cileungsi, faktor anak korban broken home akibat faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar para anak yang saat ini menghuni PRSABH.
“Sudah broken home, bergaulnya tidak karuan, faktor eksternal, mulai bertato, mulai minuman keras, mau beli minuman tidak ada duit, lalu nodong, nyopet, maling, jadi banyak faktornya,” tutur Muswansyah.
Dirinya pun mengakui bahwa akar masalah para anak ini bukan hanya tugas dinas sosial sendiri akan tetapi harus melibatkan banyak pihak terkait seperti Kementrian Agama, juga dinas-dinas yang mengangani hal perekonomian karena ekonomi menjadi salah satu penyebab para orang tua anak penghuni PRSABH ini bercerai.
Abdul Muiz pun menanggapi hal ini dengan serius dimana dirinya mengungkapkan bahwa banyak permasalahan-permasalahan kejahatan anak tidak muncul begitu saja tetapi terdapat background masalah yang melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak kriminal di bawah 17 tahun.
“Dengan mengetahui latar belakang masalah, agar pemprov Jawa Barat bisa mengambil peran lebih pro aktif, untuk menangani penyebab permasalahan ini dan ternyata salah satu masalahnya adalah background keluarga,” ujar Muiz.
Hal ini membuat Muiz meminta agar semua pihak memperhatikan ketahanan keluarga yaitu bagaimana agar membangun kerjasama dengan Kementrian Agama Republik Indonesia untuk membina keluarga Jawa Barat agar tidak mudah retak.
“Selain itu salah satu permasalahannya adalah pergaulan berarti juga harus mencarikan lingkungan-lingkungan yang baik untuk anak-anak Jawa Barat, terkait dengan background keluarga tadi, ada juga masalah kemiskinan,” papar Muiz.
Dari hal ini, politisi PKS ini menyarankan agar dinas-dinas terkait seperti dinas pertanian, dinas perkebunan dan perikanan serta dinas yang mampu memberikan keterampilan kerja bagi masyarakat perlu menyediakan kesempatan kerja untuk meminimalisir masalah ekonomi masyarakat yang bermasalah.
“Jika ada masalah ekonomi, hal tersebut bisa menjadi perantara atau jalan masuk bagi orang tua mereka bermasalah dan kemudian akan menimbulkan resiko para anak bermasalah karena orang tuanya broken home,” tutup legislator asal Sukabumi ini. (JC)
