1 Tahun Jokowi-Ma’ruf, PKS Menilai Banyak Menteri Bikin Gaduh

Politik057 views

Inionline.id – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin diwarnai kegaduhan yang diciptakan oleh para menteri. Namun, para menteri Jokowi ini tidak menampilkan kinerja yang baik.

“Para menteri pembantu presiden pada periode ini kesannya hanya pandai bikin gaduh, ada Pak Menag yang buat pernyataan larangan cadar dan celana cingkrang, kemudian juga wacanakan sertifikasi penceramah. Kemudian disusul Pak Mendagri soal wacana Pilkada tak langsung, Pak Menkum HAM yang buat pernyataan kaitkan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin. Dan masih banyak lagi menteri yang buat kegaduhan di publik karena statemennya. Termasuk Pak Menkes yang sering buat pernyataan yang terkesan sepelekan virus Corona. Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi,” kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (20/10).

Kegaduhan tersebut malah membuat situasi krisis ekonomi akibat pandemi sulit teratasi. Pemerintah terlihat gagap dalam penanganan Covid-19.

“Sejak awal pemerintah sudah terlihat tidak punya konsep, lemah dalam melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). Menurut worldometers jumlah tes yang dilakukan di Indonesia baru 15 per 1000 penduduk, kalah dari Filipina 39 per 1000 penduduk dan India 60 tes per 1000 penduduk. Sekarang yang paling diandalkan vaksin impor. Jika pandemi tidak cepat diatasi, ekonomi akan lebih sulit dipulihkan,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menilai, satu tahun Jokowi-Ma’ruf gagal memenuhi target pembangunan di sektor ekonomi. Menurut Sukamta, pandemi Covid-19 tak bisa menjadi alibi pemerintah.

“Sebelum pandemi datang, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 tidak tercapai, tercatat hanya 5,02 persen. Selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, telah menambah utang Rp2.833,14 triliun sehingga menurut BI total per Agustus 2020 utang Indonesia mencapai Rp6.093 triliun. Sementara banyak petani dan nelayan yang menjerit karena harga jual yang sangat rendah baik sebelum dan saat pandemi. Saat ini yang jadi fokus pemerintah kejar tayang cari investor supaya ekonomi bisa segera pulih dengan Omnibus UU Cipta Kerja,” ucapnya.

Sukamta berharap Pemerintah segera menyadari kelemahan dan kekeliruan yang terjadi. “Pilihannya hanya satu harus segera berbenah, selesaikan persoalan prioritas saat ini yaitu pandemi, perkuat ekonomi rakyat dan siapkan lompatan dengan inovasi berbasis teknologi. Orientasi pemerintah harus jadikan Indonesia negeri produsen, bukan mengandalkan hutang, investasi asing dan impor seperti yang terjadi selama ini,” pungkasnya.

Lanjutan Kritik PKS ke Jokowi

Kemudian, Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto menilai satu tahun periode kedua Presiden Joko Widodo melahirkan praktik oligarki kekuasaan. Dia menyoroti terciptanya UU Cipta Kerja yang dituding kerjasama terlarang antara penguasa dan pengusaha.

“Pada periode ini kita merasakan betul adanya praktik oligarki kekuasaan, dimana ada kerjasama terlarang antara penguasa dan pengusaha dalam melahirkan kebijakan-kebijakan pihak tertentu. Hal ini dapat terlihat dari UU Cipta Kerja yang mendukung para pemodal mengeksploitasi sebesar-besarnya kekayaan negara. Tentu hal ini menjadi warna yang tidak elok dan menyimpan ketidakadilan dalam wajah perpolitikan di satu tahun pemerintahan Jokowi,” ujar Mulyanto.

Secara politik, periode kedua Jokowi dinilai merasa terganggu kehadiran oposisi di parlemen maupun luar parlemen. Mulyanto menyebut pemerintah seperti menganggap oposisi sebagai ancaman yang perlu ditiadakan.

Secara politik, Mulyanto berpendapat, Pemerintah merasa terganggu oposisi, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Pemerintah menganggap oposisi sebagai ancaman sehingga perlu ditiadakan dengan segala cara. Karena itu, semua kekuatan partai politik di parlemen dirangkul pemerintah. Serta tak ada ruang oposisi di luar parlemen untuk menyampaikan pendapat dan kritik.

“Makanya wajar jika kelompok oposisi, yang semula lebih bersifat keummatan, yang disimbolkan dengan tokoh Habib Rizieq Shihab, semakin melebar dengan dideklarasikannya oposisi yang lebih bersifat kebangsaan dalam gerakan KAMI, dengan tokoh sentralnya Prof. Din Syamsudin dan Jendral Gatot Nurmantyo,” ujar Mulyanto.

Selain itu, Jokowi juga dinilai menumbuhkan politik dinasti. Anak dan menantu Jokowi terjun dalam Pilkada sebagai calon kepala daerah.

“Secara aturan mungkin pelibatan anak dan mantu dalam hajat pilkada tidak dilarang tapi secara etika dinilai kurang pantas,” ucap Mulyanto.

Mulyanto juga menyoroti terpeliharanya buzzer yang diduga didanai pemerintah subur di media sosial. Mulyanto menilai buzzer ini menjadi sumber perpecahan.

“Pemerintah gagal membangun rasa kebersamaan masyarakat. Dengan segala sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah harusnya bisa mencegah keadaan ini agar jangan sampai meluas. Tapi sayangnya Pemerintah terkesan lebih menikmati kondisi ini daripada menyelesaikannya. Sehingga masyarakat kita rentan dari perpecahan,” ujar Mulyanto.

Karenanya Mulyanto menilai satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf malah ambyar. Dari segi kinerja masih di bawah standar, dari sisi politik pun bermasalah.

“Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan. Yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah,” ujar Mulyanto.

Tanggapan Pemerintah

Sebelumnya, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengeluarkan laporan tahunan satu tahun pertama menjabat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang jatuh pada Selasa (20/10). Laporan tersebut diberikan untuk memperlihatkan capaian program pemerintah sesuai dengan visi-misi.

“Laporan ini memberikan kesempatan seluruh pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan perspektif lebih utuh tentang program-program pemerintah yang berasal dari visi-misi Presiden. Sehingga menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional dan diimplementasikan oleh semua Kementerian dan Lembaga,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dikutip dalam halaman KSP.go.id, Selasa (20/10).

Tidak hanya itu, laporan tersebut juga bertujuan untuk memberikan sarana evaluasi tahunan. Serta memberikan perspektif perbandingan tentang apa yang telah tercapai dan apa yang harus dilakukan pemerintah pada tahun berikutnya. Kemudian dalam laman tersebut dijelaskan selama setahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, kondisi pandemi Covid-19 sangat memengaruhi program kerja pemerintah terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi pemerintah tetap berusaha untuk menepati janji.

“Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi,” sambungnya.

Kemudian, Moeldoko juga menjelaskan Jokowi tidak pernah mengabaikan janji. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi tersendat, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kata dia tetap mewujudkan lima arahan strategis untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, adil dan makmur.

“Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya. Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang terdiri dari: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi,” ungka Moeldoko.