Inionline.id – Program perumahan kita selalu terkendala dengan terbatasnya anggaran. Dengan kebutuhan pasar yang sangat besar, dibutuhkan berbagai alternatif pembiayaan supaya program perumahan bisa lancar dan memberikan akses pembiayaan yang luas kepada kalangan MBR.
Hunian merupakan salah satu kebutuhan pokok seperti juga pangan dan sandang. Besarnya kebutuhan hunian di Indonesia belum didukung dengan kemampuan daya beli maupun aksesibilitas terhadap pola pembiayaan perumahan khususnya untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Di sisi lain, anggaran pemerintah khususnya untuk subsidi program perumahan juga sangat terbatas. Hal ini juga yang membuat kebutuhan perumahan selalu tidak bisa terkejar dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintah karena timpangnya sisi suplai dibandingkan demand dan ini juga yang membuat angka defisit (backlog) perumahan kita terus membesar.
Karena itu dibutuhkan pola maupun berbagai alternatif model pembiayaan untuk sektor perumahan yang saat ini masih sangat terbatas. Menurut Direktur Finance, Plannning & Treasury Bank BTN Nixon P. Napitupulu, kebutuhan akan alternatif pembiayaan untuk terus memperbanyak pembangunan perumahan sangat dibutuhkan supaya bisa memenuhi kebutuhan yang besar dan mengurangi angka backlog perumahan.
“Kita realistis saja, kalau mengandalkan dana pemerintah untuk program perumahan sampai kapanpun problem perumahan kita tidak akan pernah selesai. Karena itu dibutuhkan langkah yang lebih terarah sebagai solusi khususnya untuk pembiayaan perumahan yang lebih jangka panjang,” ujarnya.
Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang pada tahun ini mulai masuk ke tahap pelaksanaan teknis dengan telah keluarnya PP No. 25 Tahun 2020 bisa menjadi solusi tepat untuk menyelesaikan target-target di bidang perumahan. Dengan adanya Tapera bisa menjadi alternatif pembiayaan dan mulai bisa mengurangi porsi dana subsidi dari pemerintah.
Nixon juga menyebut, sejak tahun 2016 lalu tren dana subsidi pemerintah untuk program perumahan terus menurun yang menunjukan terbatasnya anggaran pemerintah. Kendati pada tahun 2020 ini ada kenaikan untuk program subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 175 ribu, tapi secara umum anggaran pemerintah memang sangat terbatas karena itu membutuhkan berbagai alternatif pembiayaan lainnya.
Mengandalkan dari dana bergulir program KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) juga akan sangat lama. Begitu juga dengan program secondary mortgage dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero/SMF) yang hingga saat ini pengelolaan dananya belum terlalu besar.
“Pandemi Covid-19 juga membuat ada perebutan penggunaan anggaran pemerintah khususnya untuk meningkatkan anggaran kesehatan sehingga program untuk sektor perumahan pastinya akan lebih terbatas lagi. Karena itu berbagai alternatif pembiayaan sangat dibutuhkan dan Tapera bisa memulai itu,” jelas Nixon.
